“Sementara ini belum ada pembicaraan untuk pembebasan lahan. Namun harapan kita dana itu bisa dibiayai melalui APBN. Kalau memang harus ada dana pendamping, kita diskusikan untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Pusat, provinsi, maupun Pemkab Buleleng,” ujar Dharmaja.
Singaraja | Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Gde Darmaja mengungkapkan rencana pembangunan Jalan pintas atau Short Cut Singaraja-Denpasar, telah memasuki tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Rencana pembangunan jalur short cut akan dilakukan di 10 titik jalur. Namun untuk tahapan awal, akan diprioritaskan hanya empat titik.
“untuk pra FS kan sudah selesai, kini sudah memasuki penyusunan Feasibility Study (FS). Rencananya ada beberapa tahapan untuk pembangunan Short Cut itu, namun pada tahapan awal akan diprioritaskan di empat titik. Itu disekitar kawasan Wanagiri – Gitgit,” jelasnya usai menghadiri Hari Pers Nasional di Gedung Kesenian Singaraja, Sabtu (26/3) lalu.
Kepala Bappeda Buleleng Gede Darmaja menambahkan, terkait dengan dana pendamping untuk pembebasan lahan pembangunan Short Cut, Pemkab Buleleng masih menunggu Keputusan dari pemerintah Pusat.
“Sementara ini belum ada pembicaraan untuk pembebasan lahan. Namun harapan kita dana itu bisa dibiayai melalui APBN. Kalau memang harus ada dana pendamping, kita diskusikan untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Pusat, provinsi, maupun Pemkab Buleleng,” ujar Dharmaja.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Penddiikan Ganesha, Profesor I Wayan Lasmawan dalam diskusi HPN lalu mengungkapkan bahwa Short Cut ini cukup penting bagi pemerataan pembangunan Bali. Shoct cut ini sebuah alternative untuk memudahkan akses. Kata kunci pembangunan salah satunya kemudahan akses.
”Manakala akses ke Buleleng semakin cepat, semakin mudah dan efisien maka kedatangan pemodal, kedatangan Wisman dan produk Buleleng bisa dijual. Short Cut ini cukup efektif untuk segera dilakukan,” ujar Lasmawan.|RM|
