Singaraja, koranbuleleng.com | Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buleleng digelar serentak dengan daerah lain pada tahun 2024. Dalam proses demokrasi itu, netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu jadi sorotan warga. Hukumnya, ASN wajib netral atau tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, apalagi sampai ikut berkampanye, itu sebagai sebuah larangan sakral.
Penjabat Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana yang baru saja memulai memimpin Buleleng merasa harus menjaga netralitas ASN di masa depan.
Dia meminta kepada jajaran ASN Pemkab Buleleng untuk tidak aktif melakukan politik praktis dan bersifat netral dalam menyambut pesta demokrasi yang akan datang
“Saya tidak ingin selama saya jadi Penjabat bupati, ada ASN yang tidak netral, oleh karena itu mari kita bersama-sama, pesan ini mohon diinternalisasi kepada diri kita masing-masing,” pinta Lihadnyana usai pisah sambut dengan pasangan kepala daerah sebelumnya, Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra, Senin 29 Agustus 2022.
Birokrat asal desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu ini menegaskan agar pelaksanaan program kerja Pemkab Buleleng bebas dari campur tangan kepentingan politik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Pemkab Buleleng secara keseluruhan.
“Saya juga tidak menginginkan para ASN dalam menjalankan program kegiatan, berada pada sebuah rasa takut dan tekanan-tekanan dari pihak luar, di sinilah tugas saya dengan pak sekda untuk menghilangkan itu, sehingga murni kita itu membangun pada sebuah kondisi yang nyaman,” ucapnya.
Lihadnyana yang sebelumnya memimpin Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali itu juga ingin meningkatkan taraf hidup ASN karena ASN merupakan subjek penting dalam pembangunan daerah.
“Saya juga ingin mewujudkan kesejahteraan ASN, karena selama pemerintahan ada, ASN tetap ada,” kata Lihadnyana. |NP|
