Singaraja, koranbuleleng.com │ Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 2 persen untuk membantu sektor transportasi umum. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai upaya meminimalisir dampak ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, kenaikan harga BBM akan sangat berdampak kepada melonjaknya inflasi baik Nasional maupun Daerah. Saat ini, Pemerintah Buleleng mulai menyiapkan skema untuk menekan inflasi dari dampak kenaikan harga BBM.
Skema yang dirancang yakni dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Swatantra dan Perumda Arga Nayottama, dalam hal penyedian bahan pokok.
Dimana, biaya angkut bahan pokok akan menggunakan dana APBD. Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng juga akan turut dilibatkan untuk menambah armada angkut dengan skema sewa pakai.
Dengan hal ini, bahan pokok yang didistribusikan ke seluruh pasar di Kabupaten Buleleng tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM. Harga sembako di pasaran juga tidak lagi ditambah biaya transportasi.
“Misalnya beli bawang merah di Bangli maka yang membiayai angkutnya kita. Sehingga tidak lagi membebani biaya transportasi akibat dari BBM naik. Selain itu dengan melakukan pola sewa truk. Truknya disewa lengkap pakai angkut cabai. Biaya sewa itu dari kita” kata Suyasa, usai mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Senin 5 September 2022.
Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk memberikan stimulus kepada para ojek online (Ojol) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rencananya, BLT akan dilaksanakan bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
“Apakah Ojol masuk di dalam daftar BLT di Kemensos, Nanti akan dilihat. jika tidak, akan dilimpahkan ke kabupaten,” pungkas Suyasa. │ET│
