Singaraja, koranbuleleng.com| Seluruh fraksi di DPRD Buleleng segera melanjutkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal itu disampaikan fraksi-fraksi, dalam sidang penyampaian pandangan umum fraksi, Selasa, 2 Juli 2024.
Juru Bicara Fraksi Gabungan PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, dan Perindo, Ketut Ngurah Arya mengatakan, fraksi gabungan sepakat mendorong Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya. Namun, fraksi gabungan juga memberikan masukan terhadap Pemkab terkait penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Pemkab pun, diminta bisa mengarahkan strategis pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Buleleng akan semakin meningkat. “Terkait komitmen Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan SDM yang berkualitas harus dilaksanakan. Sehingga dapat menyerap dan menyalurkan pada lapangan kerja yang tersedia,” ujarnya.
Sementara, Fraksi Golkar Nyoman Gede Wandira Adi menyampaikan pandangan umum, dengan menyoroti hal yang dilakukan Pemda dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Pemda pun diharapkan, bisa melakukan upaya yang lebih konkrit untuk meningkatkan hasil pajak tersebut dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kedepan perlu upaya-upaya yang lebih konkrit lagi sehingga target pendapatan daerah setidaknya dapat terealisasi hingga 100 persen, terutama pada pos PAD,” kata dia.
Adapun Fraksi Nasdem dan Hanura, juga menyatakan sepakat dan mendorong agar pembahasan Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda. Nantinya, Perda tersebut akan dijadikan pedoman dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun selanjutnya. (*)
