Singaraja, koranbuleleng.com | Pendistribusian pupuk bersubsidi secara nasional masih rendah, dibawah 50 persen. Begitupun terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Buleleng. Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.Sesuai arahan dari Kementerian Pertanian, agar distribusi pupuk bersubdisi digenjot sehingga petani mendapatkan manfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan.
Asisten Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini telah menggelar rapat koordinasi pupuk bersubsidi yang diselenggarakan di ruang pertemuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada Kamis 4 Juli 2024. Rousmini meminta seluruh jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin mengejar ketertinggalan dari target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Dalam rapat ini juga terungkap hasil laporan Rakornas tim pengendalian inflasi yang menyebutkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi secara nasional oleh Sekjen Kementerian Pertanian masih dinilai rendah, yaitu di bawah 50%.
Di Kabupaten Buleleng sendiri, data yang dihimpun menunjukkan kondisi serupa, dengan pendistribusian pupuk bersubsidi yang masih di bawah 50%. Oleh karena itu, Rousmini menekankan pentingnya rapat ini untuk mencari tahu kendala dan permasalahan di lapangan serta segera menemukan solusinya.
“Dalam rapat ini kita harus mencari apa kendalanya dan permasalahannya di lapangan, dan segera mencari solusinya. Tentunya hal ini akan berdampak pada produksi pertanian nantinya,” ujar Rousmini.
Pemerintah berharap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng dapat segera ditingkatkan, sehingga target produksi pertanian dapat tercapai dan mendukung stabilitas pangan di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Gede Melandrat mengatakan target serapan pupuk bersubsidi yang belum tercapai harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi mendalam, mengingat target serapan pupuk yang ditetapkan belum tercapai.
Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan jenis komoditas yang disubsidi. Saat ini, hanya sembilan komoditas yang mendapatkan subsidi, sehingga banyak komoditas penting seperti cengkeh, durian, dan hortikultura tidak tersentuh program ini.
“Kami berharap Kementan dapat memperluas cakupan komoditas yang disubsidi, sehingga petani di Buleleng dapat lebih mudah mengakses pupuk untuk tanaman mereka,” ujar Melandrat.
Selain itu, Melandrat juga menyoroti proses usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani yang tidak selalu selaras dengan komoditas yang ditetapkan Kementan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan pupuk yang tersedia.
Untuk tahun ini, Dinas Pertanian Buleleng mendapat alokasi pupuk dengan jatah pupuk urea 7.376 ton, pupuk NPK sebanyak 8.577 ton, dan pupuk NPK formula khusus sebanyak 131 ton.
“Ke depan, kami harapkan ada perubahan sistem RDKK dan penetapan jenis komoditas subsidi yang lebih berpihak pada kebutuhan riil petani di lapangan,” tambah Melandrat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang akan segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem ini, distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan mewujudkan ketahanan pangan.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia, distributor dan kios pupuk wilayah kerja kecamatan, serta penyuluh dan pengawas pertanian di Kabupaten Buleleng.(*)
