Singaraja, koranbuleleng.com| Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya meminta pemerinta daerah harus lebih konkret dalam melakukan penanganan kemiskinan, Permasalahan sandang, pangan danpapan yang menjadi inti persoalan kemiskinan harus diselesaikan lebih dulu. Anggaran APBD tahun 2025 harus mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu, tidak hanya mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan memulai merehab rumah warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Maka dengan bantuan itu, warga akan lebih fokus untuk bekerja sehingga bisa meningkatkan derajat mereka.
“Kita usulkan kemiskinan itu diselesaikan dari sandang, pangan, dan papan. Minimal papan, rumahnya harus diselesaikan. Ketika orang miskin sudah punya rumah, dia merasa sudah kaya, apalagi bisa mendapat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat bulanan,” ujar Ngurah Arya, Kamis, 1 Agustus 2024.
Selain dibantu dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR), pemerintah juga disebut harus menganggarkan hal tersebut melalui Induk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Hal itu pun, diharapkan bisa dirancang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025.
“Kita targetkan berapa mampu selesaikan, berapa ada rumah tidak layak huni di Buleleng. Kalau bagi dengan rancangan 5 tahun, berarti per tahun harus bisa eksekusi sekian. Sehingga target jelas. Kalau terus itu tidak dilakukan, kemiskinan tidak akan pernah berubah, kita hanya berubah di atas buku KUA PPAS, tapi di lapangan tidak ada,” kata Ngurah Arya.
Ngurah Arya juga menyebut persoalan dibidang pedidikan, saat ini banyak Sekolah Dasar (SD) di Buleleng, tidak mendapat siswa atau mendapat siswa kurang dari 10 orang. Hal ini, tidak dipengaruhi dengan kualitas di sekolah tersebut yang buruk. Melainkan hal itu disebut, dipengaruhi karena fasilitas dari sarana dan prasarana sekolah.
Legislatif meminta pemerintah daerah tak hanya mengandalkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melakukan perbaikan sekolah. Pemkab Buleleng pun, diharapkan bisa menganggarkan perbaikan sekolah, sehingga taraf pendidikan di semua sekolah di Buleleng sama.
“Minimal ada target-target pertahun, yang harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, dari skala prioritas dari yang sangat parah. Kalau mampu sepuluh, sepuluh kita lakukan (perbaikan). Tidak selalu menadahkan tangan, harus minta DAK untuk perbaikan sekolah, walaupun itu bagian tanggung jawab pemerintah pusat,” ucapnya.
Darisisi Kesehatan, pelayanan kesehatan saat ini masih belum maksimal. Masih ada kesetaraan pelayanan antara masyarakat miskin dan mampu. Hal itu pun, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Kita harap tidak ada lagi masyarakat Buleleng, resah masuk rumah sakit ketika darurat. Tidak ada lagi pertanyaan pakai jaminan apa, pokoknya dilayani dengan baik. Karena itu tujuan kita bersama, tidak membedakan orang kaya dan miskin pelayanannya sama dimata nakes, pemerintah harus betul-betul memberikan jaminan,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
