Singaraja, koranbuleleng.com| Anggaran belanja pegawai yang lebih besar membuat sejumlah Lembaga organisasi perangkat daerah di Pemkab Buleleng tidak maksimal untuk menjalankan program kerja.
Salah satunya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Buleleng, serapan anggaran untuk belanja pegawai hingga 82,66 persen. Dampaknya Lembaga ini tidak maksimal menjalankan program-program pembangunan yang menyasar masyarakat.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala DKPP Buleleng, Gede Putra Aryana saat melakukan rapat dengan DPRD Buleleng Selasa 14 Januari 2025.
Dia mengatakan, kondisi anggaran yang sangat terbatas pada anggaran tahun 2024. Anggaran untuk program hanya 17,34 persen. Upaya untuk menggali dana dari CSR sejumlahperusahaan di Buleleng juga belum maksimal.
Aryana menyebut, Kabupaten Buleleng memiliki potensi pangan dan perikanan yang mumpuni. Hanya saja sejauh ini dukungan anggaran yang diberikan masih sangat minim.“Program-program yang ada selalu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Banyak masukan yang diberikan oleh DPRD Buleleng, namun selalu terkendala anggaran. Kedepan mudah-mudahan bisa dipenuhi dengan bantuan CSR dari pihak ketiga,” kata dia, Selasa, 14 Januari 2025.
Kata Aryana, meski dengan anggaran program yang minim, pihaknya menambahkan sejumlah program sudah berjalan. Diantaranya pemberian bantuan bagi sejumlah nelayan, termasuk perahu, mesin kapal hingga alat tangkap ikan.
Selain itu, juga ada penyaluran puluhan ribu ayam buras untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun penyaluran pada program ayam buras ini, belum bisa dilakukan merata karena sasaran utama adalah desa yang warganya banyak miskin ekstrim.
“Dari beberapa desa yang kita data, desa -desa yang ada kemiskinan ekstrim itu yang didahulukan. Mana yang kemiskinan terbanyak di desa itu yang kita sasar penyaluran ayam buras ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana mengatakan, dengan kondisi anggaran yang minim diberikan kepada dinas, disebut akan membuat program-program yang dirancang menjadi kurang maksimal. Pengangkatan masal tenaga Non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan bisa menekan belanja pegawai.
“Mudah-mudahan kedepan dengan keberadaan PPPK ini, bisa menghemat anggaran. Sehingga benar-benar program yang dijalankan bisa menyasar masyarakat,” ujarnya.
Masdana menyebut, program ketahanan pangan saat ini menjadi isu strategis Pemerintah Pusat. Namun saat ini, belum ada kolaborasi antara pusar, daerah dan daerah. Kedepannya, pihaknya berharap dana desa bisa dianggarkan untuk program ketahanan pangan.
“Jadi sekarang itu tidak ada terkoordinasi antara program pusat, daerah dan desa, jadi tidak ada sinkron, sehingga mereka berjalan sendiri sendiri. Dengan adanya fungsi anggaran dan fungsi legislasi itu bisa menjawab apa yang menjadi masalah saat ini. Kalau kita mendorong saja tanpa ada perda tidak akan bisa,” kata Masdana.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
