Singaraja, koranbuleleng.com| Realisasi serapan Dana Desa (DD) pada 129 Desa di Kabupaten Buleleng tahun 2024 mencapai 97,57 persen atau Rp129.135.618.558. Angka itu, disebut mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2023.
Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Madong Hartono mengatakan, pada tahun 2024 seluruh desa di Buleleng menerima dari pemerintah pusat sebesar Rp132.354.323.000. Dana itu disebut telah tersalurkan 100 persen pada dua tahap.
Madong menyebut, pada akhir tahun 2024, pihaknya telah menerima laporan realisasi dana tersebut dari desa dan laporan tersebut juga sudah dikonsolidasi pihaknya. Dimana realisasi penyerapan DD tahun 2024, tercatat Rp129.135.618.558 atau 97,57 persen. “Sedangkan realisasi output dari seluruh kegiatan desa sebesar 96,77 persen,” ujarnya, Senin, 27 Januari 2025.
Kata Madong, serapan DD di tahun 2024 hanya sebesar 97,57 lantaran pihak Desa melakukan sejumlah efisiensi. Sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Nantinya Silpa tersebut bisa digunakan desa untuk kegiatan tahun 2025, mengingat sisa anggaran tersebut tidak akan dikembalikan ke kas negara.
Sementara, untuk output kegiatan hanya sebesar 96,77 persen. Hal ini disebut disebabkan lantaran desa terkadang kurang teliti atau kurang detil dalam memberikan laporan dana capaian keluaran.
“Kadang-kadang pekerjaan sudah selesai, namun outputnya belum di-update atau belum dilaporkan. Mengenai hal ini kami juga sudah konsolidasi ke desa, dan kami minta untuk perbaiki,” kata dia.
Capaian DD pada tahun 2024 pun, disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, utamanya dari sisi penyerapan dan capaian keluaran. Dimana pada tahun 2023 lalu, total besaran DD yang diterima 129 Desa di Buleleng Rp 132.727.227.000. Dari jumlah tersebut realisasi serapannya sebesar Rp 128.231.604.953 atau 96,61 persen. Sedangkan realisasi outputnya 95,14 persen.
Peningkatan realisasi pada tahun 2024 ini pun, disebut merupakan upaya pihak desa untuk mengoptimalkan penyerapan dana desa yang digelontorkan pemerintah. Terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan pembangunan desa.
Madong menambahkan, dalam penggunaan DD itu, ada tiga program yang dilaksanakan. Diantaranya program ketahanan pangan dengan porsi minimal 20 persen, Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan porsi batas maksimal alokasi anggaran 15 persen, serta Mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Untuk stunting itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Namun biasanya desa cukup banyak mengalokasikan untuk program stunting ini. Karena program ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar, utamanya di bidang pendidikan,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
