Denpasar, koranbuleleng.com| Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya memimpin sebuah High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali. Dengan tema “Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan, dan Benih Unggul,” pertemuan ini mengundang perhatian banyak pihak yang peduli dengan stabilitas ekonomi Bali.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menegaskan pentingnya menjaga inflasi sesuai target. “Target kita berada pada rentang 2,5% ± 1%, jadi harus dijaga agar tidak melebihi batas tersebut. Inilah gunanya kita duduk bersama,” ujarnya dengan tegas. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Dr. Ferry Irawan, serta beberapa pejabat penting lainnya.
Meskipun angka inflasi Bali pada Januari 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional, yakni 2,41% (yoy) dibandingkan dengan 0,76% (yoy), Pj. Gubernur Mahendra Jaya tetap melihat hal ini sebagai kondisi yang moderat dan sehat. “Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang sehat serta daya beli masyarakat yang tetap baik,” katanya pada Senin, 17 Februari 2025. Ia juga mencatat bahwa pada tahun 2024, Bali mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,03%.
Namun, beberapa faktor eksternal, seperti gangguan cuaca ekstrem, kenaikan harga BBM, serta kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg, menjadi penyebab utama inflasi. Ditambah dengan lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) dan harga emas global, harga minyak goreng dan perhiasan turut terdampak. “Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi Bali,” tambahnya.
Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya mendorong TPID untuk terus memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap positif di atas 5% meskipun di tengah tekanan inflasi. “Hal ini akan mendukung daya beli masyarakat di tengah tantangan inflasi,” ujar Mahendra Jaya, yang mengapresiasi kerja keras TPID dalam mengatasi persoalan ekonomi yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, juga memberikan pandangan terkait inflasi di Bali. Ia mengungkapkan bahwa meskipun inflasi Bali lebih tinggi dari rata-rata nasional, hal itu masih dalam batas toleransi inflasi yang ditetapkan. “Inflasi terbesar di Bali disumbang oleh sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 8,36%,” jelasnya. Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan internal seperti berkurangnya luas lahan sawah yang berdampak pada penurunan produksi pangan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Dr. Ferry Irawan, menyampaikan tiga langkah strategis yang telah disepakati dalam pertemuan ini untuk menjaga stabilitas inflasi. Langkah-langkah tersebut antara lain menjaga inflasi pada rentang 2,5% ± 1%, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada 3,5–5,0%, serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027.
“Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPP) di berbagai wilayah Indonesia akan terus dilanjutkan pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga,” pungkasnya. (*)
Pewarta : I Putu Nova Anita Putra
