Singaraja, koranbuleleng.com | Komitmen pengawasan dalam optimalisasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung terus digalakkan oleh Komisi II DPRD Buleleng.
Senin, 3 Maret 2025, Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana bersama anggota Ni Made Lilik Nurmiasih, SE., Dra. M. Putri Nareni, dan Ketut Jana Yasa, SH., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Kubutambahan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan realisasi dana BKK Tahun Anggaran 2024 berjalan tepat sasaran dan transparan.
Rombongan diterima langsung oleh Camat Kubutambahan, I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP di ruang kerja Camat. Dalam kesempatan tersebut, Komisi II menyoroti realisasi dana BKK yang telah diamprah oleh seluruh desa di Kecamatan Kubutambahan dengan besaran maksimal 30% dari usulan proposal. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hingga saat ini hanya Desa Tunjung yang belum merealisasikan rencana kegiatan akibat kendala cuaca.
“Dari hasil koordinasi, kami mendapati bahwa kendala keterlambatan realisasi dana BKK di beberapa desa disebabkan waktu turunnya dana yang sangat mepet. Hal ini membuat desa tidak berani memulai kegiatan lebih awal,” ujar Wayan Masdana.
Komisi II menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan agar penggunaan dana BKK benar-benar terealisasi sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat. Camat Kubutambahan memastikan bahwa pihak kecamatan aktif berkoordinasi dengan desa dan Dinas PMD Kabupaten Buleleng untuk mempercepat realisasi kegiatan.
“Kami terus berkoordinasi agar semua proses berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat,” tegas Camat Arya Lanang.
Dana BKK Kabupaten Badung di Kecamatan Kubutambahan dialokasikan untuk berbagai pembangunan, seperti pembangunan kios BUMDesa, pembangunan hangar dan kantor unit usaha Tambaning di Desa Tamblang, serta rehabilitasi Gedung Kantor Perbekel Bulian. Pengawasan intensif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPRD Buleleng akan terus melanjutkan pengawasan ke delapan kecamatan lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, guna memastikan seluruh dana BKK digunakan secara optimal dan transparan. (*/ads-wan)
