Singaraja, koranbuleleng.com | Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan lima bidang prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 di Gedung Buleleng Command Center, Selasa 25 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, Sutjidra menjelaskan bahwa lima bidang prioritas pembangunan tersebut merupakan langkah strategis dalam menyikapi permasalahan yang masih ada di Buleleng. Adapun bidang yang menjadi prioritas utama meliputi: bidang sandang, pangan, dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang tenaga kerja, sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial, bidang adat, agama, seni, tradisi, dan budaya, serta bidang infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.
“Kita akan berupaya mengakselerasi seluruh pembangunan di lima bidang prioritas tersebut agar masyarakat Buleleng dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata,” ujar Sutjidra.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini juga menegaskan bahwa program dan kebijakan prioritas ini bertujuan untuk membangun Kabupaten Buleleng yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penguatan perekonomian, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM.
“Harapannya, dengan kebijakan ini dapat membuka peluang kerja, mengurangi angka pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sutjidra mengimbau seluruh Perangkat Daerah, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan rencana kerja mereka agar selaras dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Ia menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penyusunan rencana kegiatan, yang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Berbagai kegiatan yang diusulkan nantinya akan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Untuk program yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, akan kita usulkan dalam Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi,” jelas Sutjidra.
Kebijakan pembangunan yang dirancang ini diharapkan mampu menjawab tantangan di Buleleng serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Pewarta : I Putu Nova Anita Putra
