Singaraja, koranbuleleng.com | Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra akan melakukan pendataan ulang terhadap siswa yang diduga mengalami disleksia di wilayahnya. Langkah ini diambil guna menelusuri secara pasti penyebab gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca para siswa, terutama di tingkat SMP.
Bupati Sutjidra menegaskan, skema penanganan telah disiapkan untuk siswa yang terdeteksi mengalami kesulitan membaca dan berhitung.
“Salah satu skema yang akan disiapkan mengarahkan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pengetahuan dasar membaca dan berhitung, diarahkan untuk menempuh pendidikan kesetaraan hingga pendidikan jarak jauh,” ungkapnya saat ditemui pada Rabu, 9 Maret 2025.
Sebelum skema ini diterapkan, Pemkab Buleleng akan memverifikasi ulang data yang telah dihimpun oleh Dewan Pendidikan Buleleng. Dalam rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Buleleng, ditemukan sebanyak 443 siswa SMP yang diduga mengalami disleksia. Temuan ini akan ditelusuri lebih dalam untuk mengungkap latar belakang kesulitan belajar yang dialami siswa.
“Kita akan adakan pendataan kembali. Penyebabnya kita belum tahu ini, apakah mereka itu tidak mampu, tidak tahu (kemampuan otak kurang) atau memang tidak mau (tidak ada keinginan sekolah),” ujar Sutjidra.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau Dinas Pendidikan, namun juga dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan keluarga dan kondisi psikologis siswa. Pemerintah daerah akan turut aktif melakukan pendekatan kepada siswa dan orangtua melalui sosialisasi.
Di samping itu, Sutjidra menyebutkan bahwa program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa kurang mampu, yang telah terealisasi dalam 100 hari pertama masa jabatannya bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, diharapkan mampu meningkatkan motivasi anak-anak untuk terus belajar dan tidak putus sekolah.
“Yang susah kan yang tidak mau sekolah, kemudian orang tuanya mendukung keputusan anaknya. Nah yang begini akan didekati diberikan sosialisasi. Kita akan hidupkan kembali program kesetaraan (sekolah kejar paket), yang jam belajarnya lebih fleksibel. Kalau perlu buat kelas jauh, yang ada di setiap kecamatan,” ujar Sutjidra.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
