Singaraja, koranbuleleng.com| Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyerukan masyarakat Buleleng untuk tidak menjual lahan pertanian. Alih fungsi lahan yang kian masif, menurutnya, menjadi penyebab kemacetan serta berkurangnya ruang pangan di Bali.
Hal itu sampaikan dalam kunjungan kerja pada Kamis, 1 Mei 2025, dengan dua lokasi utama yang dikunjungi yakni Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Dharma Singaraja.
Di Desa Nagasepaha, Veronica ikut serta dalam panen padi sehat pribumi bersama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI). Acara ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna.
Sementara di STIE Satya Dharma Singaraja, Veronica meresmikan fasilitas Ruang Bersama Indonesia (RBI), hasil kolaborasi antara kelurahan dan pihak kampus. RBI ini nantinya akan menjadi pusat aktivitas positif untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Veronica menekankan pentingnya inovasi untuk mempertahankan lahan pertanian. Ia menyarankan agar masyarakat mengelola lahan sebagai daya tarik wisata berkonsep pertanian. “Contohnya seperti agrowisata. Jadi yang penting pegang regulasi dan kepribadian Indonesia terhadap pangan tolong dijaga, tujuannya untuk anak sehat berkualitas berprestasi. Jangan uang sesaat lahan yang dikorbankan, Bali macet karena banyak alih fungsi lahan,” ujarnya.
Veronica juga menegaskan peran vital perempuan dalam pembangunan daerah. Ia meminta kepada pemerintah Buleleng agar melibatkan minimal 30 persen perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Ketika perempuan punya ekonomi. Karena ibu kalau punya uang yang pertama dikasih anak. kalau ibu pintar, punya anak berkualitas, kita akan punya anak generasi emas,” jelasnya.
Ruang Bersama Indonesia yang baru diresmikan tersebut akan dilengkapi fasilitas bermain anak, sarana olahraga, hingga ruang interaksi sosial yang inklusif. Veronica berharap RBI mampu menjadi ruang edukatif untuk keluarga dan mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai.“Ruang bersama ini, menjadi ruang perpanjangan keluarga bagi masyarakat. Konsumsi anak terhadap gadget bisa dialihkan menjadi ruang terbuka. Ada ruang bermain, ada olahraga. Kita akan mendukung penuh program ini,” tegasnya.
Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementerian PPPA juga mendorong agar pelaku dikenai hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan perlindungan anak.
“Hukuman maksimal harus berdasarkan undang-undang perlindungan TPKS (tindak pidana kekerasan seksual), dan undang-undang perlindungan anak. Hukum itu harus memihak korban, sehingga memberikan efek jera pelaku,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyampaikan bahwa sektor pertanian di daerahnya masih menjadi tumpuan ekonomi masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, kualitas tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk kimia menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan.
“Kami terus berupaya meningkatkan produksi padi dengan mengelola lingkungan alami dan berkelanjutan. Buleleng salah satu punya lahan pertanian LP2B 6.900 hektar. Penggunaan kimia menimbulkan stunting harus diikuti dengan pertanian organic,” ujarnya.
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
