Singaraja, koranbuleleng.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wabup Gede Supriatna untuk pertama kalinya memimpin evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025. Dengan capaian kinerja 23,24 persen dan serapan anggaran Rp495,1 miliar, keduanya menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, serta pembenahan sektor pendidikan, termasuk integritas guru dan kemampuan baca tulis siswa.
Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, serta kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Sekretaris Daerah Gede Suyasa memaparkan bahwa capaian kinerja Pemkab Buleleng pada triwulan I mencapai 23,24 persen. Angka ini tergolong tinggi meskipun masih di bawah target ideal sebesar 28 persen. Sementara itu, capaian output dan outcome tercatat 26,99 persen, dan realisasi keuangan berada di angka 19,49 persen atau sekitar Rp495,1 miliar dari total alokasi belanja APBD sebesar Rp2,54 triliun.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Bupati dan Wakil Bupati. Namun, keduanya menekankan pentingnya menjadikan evaluasi ini sebagai pemicu untuk mengoptimalkan kinerja di triwulan berikutnya.
“Evaluasi ini merupakan potret kinerja Pemkab Buleleng. Untuk itu kami mendorong pimpinan OPD agar lebih greget lagi melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA, demi menjamin pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Bupati Sutjidra.
Ia juga menambahkan pentingnya pemetaan kebutuhan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, sekolah, hingga pelayanan kesehatan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
Bupati Sutjidra turut menyinggung isu pendidikan yang menjadi perhatian serius. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap rendahnya integritas tenaga pendidik, termasuk laporan adanya siswa SMP yang belum lancar membaca.
“Tunjangan profesi guru yang tinggi ini harus diimbangi dengan kedisiplinan. Jika siswa kelas 4, 5, atau 6 SD belum bisa baca tulis, mohon maaf, jangan diluluskan dulu. Kita ingin mereka benar-benar siap memasuki jenjang SMP,” ujarnya sembari mengusulkan agar kepala sekolah dasar menandatangani pakta integritas.
Sementara itu, Wakil Bupati Gede Supriatna juga memberikan catatan penting. Ia menyoroti perlunya perhatian terhadap isu-isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya penanganan sampah dan kualitas layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Buleleng adalah daerah pariwisata, isu sampah harus jadi perhatian. Dinas Pendidikan juga harus merespon secara progresif isu-isu yang berkembang. Lembaga di luar pemerintahan kini semakin kritis, dan itu harus kita jadikan dorongan untuk memperbaiki kualitas pendidikan,” kata Supriatna.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien.(*)
Pewarta : Kadek Yoga Sariada
