Singaraja,koranbuleleng.com| SMA dan SMK Negeri Bali Mandara yang terletak di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, disebut menjadi rujukan sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini dinilai mampu meningkatkan kesetaraan masyarakat miskin melalui pendidikan.
Hal itu terungkap saat kunjungan Komisi VIII DPR R serta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico, saat meninjau sekolah bentukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada, Rabu, 28 Mei 2025 sore.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, sekolah rakyat dibentuk untuk mengentaskan kemiskinan. Sama halnya dengan yang dilakukan di SMA dan SMK Bali Mandara. Dimana sekolah ini hanya menerima siswa miskin ekstrim yang berprestasi di Bali. Sekolah dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama yang dinilai berhasil pun, dinilai berhasil dalam mencetak lulusan.
Hingga saat ini sekolah Bali Mandara telah meluluskan sekitar 2.000 alumni. Para lulusan banyak diterima di perguruan tinggi, sekolah kedinasan, hingga menjadi anggota TNI dan Polri.
“Ini merupakan suatu revolusi di bidang pengentasan kemiskinan yang harus kita dukung. Karena kami yakin dari sekian program Kemensos seperti pemberian bantuan langsung tunai, itu hanya bersifat sementara. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendidikan. Terbukti dari output SMA dan SMK Bali Mandara ini,” ujarnya.
Kariyasa meminta, program sekolah rakyat untuk masyarakat kurang mampu ini tak hanya sebatas lip service, atau janji di bibir saja. SMA dan SMK Bali Mandara ini diharapkan dapat dijadikan pilot project oleh Kemensos RI, dalam pembentukan 100 sekolah rakyat di Indonesia, yang rencananya akan dilakukan pada Juli 2025 mendatang.
Kariyasa mendorong agar sekolah rakyat bisa dibangun secara merata di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Ia juga mendesak Presiden atau Kementerian untuk segera membuat peraturan terkait penganggaran sekolah rakyat ini. Sehingga program ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan fokus untuk mengentaskan kemiskinan.
“Targetnya jangan hanya dibangun satu sekolah saja tapi merata, karena kemiskinan itu kan merata. Apalagi daerah dengan penduduknya besar seperti Jawa Barat, NTB, NTT, dan daerah yang wilayahnya luas. Itu menjadi PR bagi pemerintah. Agar nanti pemerataan dan tidak dibangun hanya satu sekolah,” ucapnya. (*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
