Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana, SP mendistribusikan bantuan Alat pelindung diri (APD) bagi bidan dan tenaga medis lain di Kecamatan Busungbiu. Bantuan juga berupa kebutuhan pokok dan peralatan kesehatan seperti masker bagi warga terdampak COVID 19. KOMISI IX DPR RI merupakan mitra kerja BKKBN dan siap mendukung upaya lembaga ini menjalankan program selama pandemi COVID 19 |FOTO : Putu Nova A.Putra|
Singaraja, koranbuleleng.com | Ancaman baby boom atau ledakan kelahiran bayi dengan jumlah yang tinggi pada akhir 2020 menjadi bagian yang harus diantisipasi ditengah percepatan penanganan Pandemi COVID 19.
Potensi baby boom ini dipicu dari dampak wabah corona yang mengharuskan warga untuk mengikuti himbauan #dirumahsaja ataupun #wfh (work from home atau bekerja dari rumah) pada saat ini. Ledakan angka kelahiran bayi ini bisa menimbulkan beberapa permasalahan terkait kependudukan, kualitas SDM, hingga ekonomi.
Untuk itulah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI saat ini sedang gencar melakukan kampanye tunda kehamilan ditengah Pandemi 2020. BKKBN menggalakkan agar Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi untuk mensukseskan program keluarga berencana (KB) ditengah pandemi.
Karena di tengah program #WFH dan #dirumahaja memicu pasangan usia subur (PUSU) sangat sensitif melakukan aktifitas reproduksi. Program tunda kehamilan dari pemerintah ini juga untuk mengeliminir permasalahan kesehatan warga selain Pandemi Corona.
Ketua Perwakilan BKKBN Bali, Agus R Proklamasi mengatakan kejenuhan di rumah dengan ruang gerak yang terbatas memancing pasangan suami istri terutama pasnagan usia subur untuk meningkatkan intensitas aktifitas biologis sebagai pasangan suami istri.
“Namun itu adalah kondisional, sebenarnya tidak direncanakan karena kondisi wfh atau dirumah saja. Sehingga ini memancing kelahiran serentak setelah sembilan bulan kedepan dibulan Oktober, Nopember dan Desember,” ujar Agus saat memberikan bantuan APD bagi bidan desa dan tenaga medis serta kebutuhans embako bagi warga terdampak COVID 19 di Kecamatan Busungbiu.
Agus mengatakan beberapa kebijakan yang dilakukan BKKBN mengantisipasi baby boom ini diantaranya, beberapa kebijakan yang diambil, diantaranya koordinasi antar-BKKBN (pusat & provinsi) maupun DPPAPP DKI Jakarta dengan OPD Bidang Dalduk dan KB kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan ikut KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media terutama media daring, bekerja sama dengan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan melakukan analisis dari (R/1/PUS) untuk mengetahui jumlah dan persebaran PUS yang memerlukan pelayanan suntik KB, pil KB, IUD dan implan, serta mendistribusikan kontrasepsi ulangan pil dan kondom di bawah supervisi puskesmas/dokter/bidan setempat.
Selain itu, koordinasi dengan faskes terdekat serta PMB untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan KB, serta pembinaan ikut KB dengan KIE dan konseling menggunakan media daring dan medsos atau kunjungan langsung dengan memperhatikan jarak ideal, dan mengajak bidan berperan sebagai pengawas dan pembina dalam hal distribusi alokon yang dilakukan oleh PKB/PLKB.
“BKKBN aktif membagikan-bagikan alat kontrasepsi, seperti kondom, atau meminta masyarakat menggunakan alat kontrasepsi agar tidak terjadi baby boom. Karena dalam situasi seperti ini kelahiran yang sebenarnya tidak direncanakan,” ujar Agus.
Agus menjelaskan potensi baby boom di Bali cukup tinggi. Jumlah rata-rata PUSU hamil 13.000 setiap bulan. Jika diambil sepuluh persen dari itu, akan terjadi sekitar 130 kelahiran setiap bulan. “Akan terjadi persalinan hingga 500 orang setelah waktu sembilan bulan dari awal tahun ini.” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana, SP mengaku mendukung kegiatan dari BKKBN untuk tetap mengawal kesehatan masyarakat.
Komisi IX DPR RI adalah mitra kerja dari BKKBN dibidang kesehatan masyarakat. Kariyasa, politisi asal Desa Busungbiu menjelaskan pemerintah telah mengambil banyak keputusan ditengah Pandemi COVID 19 termasuk mendistribusikan berbagai bantuan, baik berupa BLT, kebutuhan sembako dan alat medis untuk penanganan COVID 19.
“Komisi IX selalu mendukung program dari BKKBN untuk mengawal kesehatan masyarakat. Saat ini ditengah pandemic, sosialisasi program mungkin lebih banyak melalui jaringan internet, kita dukung upaya-upaya BKKBN ini,” jelasnya. |NP|
