Singaraja, koranbuleleng.com │ Dari 17 kantor lurah yang ada di kabupaten Buleleng, sebagian besar kondisinya sudah perlu penanganan untuk direhab.
Salah satunya ada di kantor kelurahan Banjar Tegal dan Liligundi, dimana kondisi plafon kantor tersebut terlihat sudah jebol, bahkan atap ruangan banyak yang bolong.
Lurah Liligundi Gede Armada mengatakan, jika Kantor Lurah Liligundi mengakui kantor tersebut butuh Dari dasar bangunan hingga atap kantor diakui sudah harus di renovasi total.
Gede Armada yang baru menjabat selama 1, 5 tahun menjadi Lurah Liligundi mengakui jika kondisi kantor ini sudah rusak sejak pertama kali menjabat. Bangunannya pun disebut sudah berusia puluhan tahun.
“Banyak atap yang bolong. Jadi kita hanya memanfaatkan 1 ruangan saja, yang lain semua bocor termasuk ruangan pertemuan, jadi hanya 1 ruangan yang dipakai semua kegiatan” katanya
Pihaknya pun berharap Pemerintah Daerah segera bisa memberikan perbaikan dengan segara agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih nyaman dan aman.
Sementara itu, Camat Buleleng Made Dwi Adnyana mengakui jika beberapa kantor lurah di Buleleng memang sudah perlu penanganan. Namun untuk melakukan perbaikan atau rehab pihaknya saat ini telah mengambil langkah awal yakni memastikan status aset tanah kantor kelurahan tersebut.
Hal ini diperlukan mengingat saat ini masih ada aset tanah milik desa adat ataupun tanah wakaf. Namun sebagian besar sudah menjadi aset Pemkab Buleleng.
“Kepastian ini perlu dicari karena penggunaan anggaran pemerintah baik untuk rehab ataupun pembangunan semua harus berbasis aset,” kata Dwi Adnyana
Disis lain, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana sudah memantau kondisi kantor lurah yang rusak. Kantor-kantor yang alami kerusakan diupayakan rehab pada tahun 2023.
Lihadnyana menegaskan kantor kelurahan merupakan ujung tombak dari pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat paling bawah. Dia tidak ingin hanya kantor-kantor dinas ataupun kantor bupati saja terlihat bagus.
“Kita akan cek terlebih dahulu. Mana yang perlu rehab ringan, sedang maupun berat. Namun, tidak semua.“ katannya.
Lihadnyana juga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau aparatur di kelurahan .
Penjabat Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini akan memanggil Kepala BKPSDM Buleleng untuk membicarakan pengisian SDM di kelurahan.
“Pendistribusian harus dibedakan antara pengerjaan administratif dengan yang memberi pelayanan langsung. Harus seperti itu. Pemberian pelayanan kepada masyarakat jadi prioritas. Nanti akan kita akan diskusikan,” tegasnya. │ET│
