Singaraja, koranbuleleng.com| Anggota Komisi II DPRD Buleleng Made Sudiarta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kondisi infrastruktur di Buleleng. Hal ini, lantaran banyak fasilitas publik dan jalan yang mengalami kerusakan.
Sudiarta mengatakan, dari pantauan pihaknya saat ini banyak trotoar jalan di wilayah Kota Singaraja mengalami kerusakan. Dia mencontohkan, kerusakan trotoar itu terjadi dari Jalan Jalan Mayor Metra hingga Jalan Gajah Mada.
Selain itu, gorong-gorong di sepanjang Jalan Ahmad Yani tidak berfungsi meski saat ini telah diperlebar. Dia meminta Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana bisa mengusulkan perbaikan ke Pemerintah Provinsi Bali.
“Catatan kepada Pj Bupati, saya lihat Jalan Mayor Metra sampai Gajah Mada trotoarnya sampai saat ini masih tenggelam. Tolong iti diusulkan ke Gubernur. Termasuk juga jalan yang di Ahmad Yani, membuat saluran besar tapi tidak berfungsi,” ujar dia usai menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Nasdem, dalam rapat penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2035-2045, Rabu, 31 Juli 2024 di Gedung DPRD Buleleng.
Sudiarta menyebut, selain trotoar saat ini juga ada fasilitas umum dan jalan yang mengalami kerusakan. Bahkan monument yang ada di bekas Pelabuhan Buleleng, yang telah lama rusak hingga kini tak dapat perbaikan. Kondisi itu pun membuatnya merasa miris, mengingat monument yang dibuat untuk mengingat jasa pahlawan masih rusak jelang peringatan HUT le-79 Kemerdekaan RI.
“Hampir semua sudut kota ada jalan rusak. Lagi dekat HUT RI, monument pelabuhan sudah beberapa tahun rusa. Di RDP sudah ngomong hanya iya saja, keropos tidak ada peduli. Bangunan di Taman Kota Singaraja juga ada yang rusak,” kata dia.
Sudiarta menambahkan, tak hanya kerusakan trotoar, jalan dan fasilitas public. Saat ini, pengaturan parkir juga masih semrawut terutama di Pasar Anyar Singaraja. Menurutnya, wilayah tersebut sudah tersedia parkir namun digunakan untuk pedagang berjualan. Sehingga pihaknya meminta pemerintah langsung turun menangani hal tersebut.
“Saya menganggap Pemerintah tidak serius. Saya yang permasalahkan yang nyata aja, agar tidak ada anggapan dari masyarakat baru rumah pejabat, baru jalannya di hotmix. Pemerintah harus turun,” kata dia. (*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
