Singaraja, koranbuleleng.com | Debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pilkada kabupaten Buleleng telah berlangsung dengan megah di hotel Banyualit, Lovina, Rabu 23 Oktober 2024. Kecak Hall hotel tersebut menjadi arena debat bagi kedua pasang calon. Dua pasangan calon peserta pilkada Buleleng, hadir lengkap dengan ciri khasnya.
Paslon nomor urut 1 Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana hadir dengan pakaian seragam berwarna biru langit, sementara paslon nomor urut 2 I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna hadir menggunakan warna kemeja berbeda. Sutjidra menggunakan kemeja warna putih dan Supriatna menggunakan kemeja warna favoritnya, merah. Pakaian yang mereka gunakan itu, sama persis dengan foto yang terpasang di alat peraga mereka.
Dalam debat pertama ini, KPU Buleleng menunjuk enam orang panelis, semuanya akademisi. Dr. I Putu Gede Parma (Undiksha), Prof. Dr.Ni Ketut Sri Kusuma Wardhani (UHNI Gusti Bagus Sugriwa Denpasar), Prof. Dr.I Nengah Kencana Putra (Unud), Prof. Dr. Ketut Agustini (Undiksha), I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja (Unud).
Debat yang mengambil tema, Mewujudkan Buleleng Sejahtera Melalui Pelayanan Publik, lebih awal dimanfaatkan untuk penyampaian visi dan misi bagi kedua pasangan calon dengan durasi tiga menit dan penyampaian sesuai nomor urut.
Dalam penyampaian itu, Paslon nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana lebih awal menyampaikan. Dalam penyampaian visi “Buleleng Sakti Berbudi”, Sugawa menyampaikan program Tri Sula Investasi, diantaranya membangun bandara bali utara, membangun pelabuhan Celukan Bawang dan meningkatkan dunia investasi untuk mengembalikan kejayaan Buleleng di masa lalu.
“Kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Buleleng dengan program Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti atau JKBS,” ujar Sugawa.
Namun, moderator sempat mengingatkan bahwa waktu telah habis. Disitu, Sugawa Korry sempat protes usai penyampaian visi misi karena timer atau penunjuk waktu di depannya mati. “Panitia, waktunya mati. Ini disengaja atau gimana ini,” ujar Sugawa Korry sambil menunjuk ke arah timer. Pada saat jeda, sejumlah petugas memang tampak kemudian memperbaiki timer tersebut.
Sementara, pasangan I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna sempat menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikala penyampaian visi misi. Dia memaparkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan delapan misi diyakini mampu menjadi pondasi untuk membangun Buleleng dan Bali ke depan. “Kami akan mewujudkan ekonomi yang produktif inovatif, mewujudkan kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang pangan papan bagi warga Buleleng. juga mewujudukan tata Kelola pemerintahan yang kredibel dan akuntabel,” papar Sutjidra.
Debat pasangan calon yang digelar KPU Buleleng ini berlangsung selama dua jam. KPU Buleleng membatasi undangan dan pendukung tidak diperkenankan menggaungkan yel-yelpasangan calon.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana dalam sambutannya menguraikan debat pasangan calon ini sebagai momentum yang luar biasa untuk mendengarkan pemikiran dari pasangan calon terhadap isu-isu yang krusial di Buleleng. Demokrasi yang berkualitas berkorelasi positif terhadap dua hal,pertama penghargaan terhadap hak azasi manusia (HAM) dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Visi Misi dan program kerja yang disampaikan oleh masing-masing pasaggan calon bupati dan wakil Bupati Buleleng mempunyai tujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pemilih agar menjatuhkan pilihan pada pemungutan suara 27 Nopember 2024.
Usai debat, Dudhi mengungkapkan dirinya puas dengan penyelenggaraan debat pertama, namun tetap ada evaluasi dan perbaikan agar debat selanjutnya bisa lebih sempurna. “Apa yang kami siapkan sudah berjalan sesuai rencana. Kami akan lakukan evaluasi untuk pelaksanaan debat selanjutnya.” kata Dudhi.
Dia mengatakan seluruh pertanyaan menjadi kewenangan penuh dari para panelis. KPU Buleleng tidak melakukan intervensi kepada panelis dalam merumuskan sub tema dan pertanyaan bagi para pasangan calon.
Jaminan Kesehatan jadi Perdebatan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sugawa Korry – Gede Suardana menyebutkan, akan merancang program Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti (JKBS) jika menang di Pilkada 2024.
Calon Bupati Buleleng Nyoman Sugawa Korry mengatakan, program yang disebut dibuatnya untuk menyempurnakan Universal Health Sistem (UHC).
Sugawa Korry menyebut, ide program tersebut muncul karena saat ini banyak Kartu Indonesia Sehat (KIS) masyarakat yang terblokir. Sehingga banyak masyarakat yang terkendala untuk mendapatkan pelayaanan kesehatan. Namun untuk merealisikan hal itu, disebut harus adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya kita ingin seluruh masyarakat Buleleng ini gratis dalam pelayanan kesehatan, makanya caranya meningkatkan PAD,” kata dia ditemui usai debat.
Salah satu penyebab banyaknya KIS masyarakat Buleleng terblokir, disebut dikarenakan adanya defisit anggran di Provinsi Bali. Sehingga subsidi KIS yang digelontorkan ke daerah di cabut. “Provinsi cabut subsidi, karena disana defisit. Saya tau, disini kelabakan anggaran. Itu salah satu sebabnya, saya paham itu,” kata Korry.
Wacana yang dicanangkan paslon nomor 1 itu, dinilai tidak realistis oleh Calon Bupati Buleleng nomor urut 2, dr. I Nyoman Sutjidra. Dimana program itu disebut berbenturan dengan Sistem Jaminan Kesehatan.
Sugawa Korry mengeklaim, program tersebut hanya menyempurnakan. Sehingga masyarakat yang berobat bisa menggunakan KTP saja. Selain itu, nantinya pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan BPJS. “Buka tidak mungkin, kalau kita menyempurnakan yang tidak bagus, kok tidak mungkin. Karena tidak paham saja,” ktanya.
Sementara itu, Calon Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra mengatakan, sesuai Undang-Undang hanya ada satu Sistem Jaminan Kesehatan yang berlaku universal di seluruh Indonesia yakni BPJS. Namun jaminan kesehatan di luar pemerintah, bisa saja dimiliki oleh masyarakat.
Sutjidra menyebut, menurutnya program jaminan kesehatan di suatu daerah tidak bisa dibentuk. Hal itu disebutnya pernah dilakukan disuatu daerah di Indonesia, namun program tersebut mandeg. “Tidak mungkin (terealisasi), pokoknya hanya satu ada jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Kecuali swasta,” katanya. (tim)
