Singaraja, koranbuleleng.com| DPRD Buleleng meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), untuk segera menyiapkan data sekolah dan jumlah siswa yang ada di Buleleng untuk menyambut implementasi program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, H Mulyadi Putra mengatakan, dewa telah memberikan penekanan kepada Disdikpora Buleleng, agar segera menyiapkan data sekolah dan peserta didik dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Persiapan data itu dilakukan, sebagai langkah persiapan untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Selain menyiapkan data, Disdikpora diharapkan bisa menghitung anggaran berapa biaya yang harus disiapkan untuk melaksanakan program tersebut di Buleleng.
“Ini berkaitan dengan program 2025, termasuk perangkat dan sistemnya. Ini kini kita tekankan ke disdik untuk mempersiapkan itu. Untuk anggaran apakah di alokasikan di daerah apakah dari APBN, ini kita belum tahu,” ujarnya ditemui Komisi IV bersama Disdikpora mengenai pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2025, Senin, 11 November 2024.
Selain menyiapkan data siswa untuk makan siang gratis, dewan juga meminta Disdikpora untuk mendata sekolah yang saat ini masih mengalami kerusakan. Selain itu, dinas juga diminta untuk melengkapi keberadaan guru agama di masing-masing sekolah di Buleleng.
“Kami minta, agar sekolah-sekolah yang belum terpenuhi guru agamanya, guru agama Hindu maupun non (Hindu) agar segera diisi. Karena menjadi kebutuhan di sekolah masing-masing,” kata Muliyadi.
Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Buleleng Ida Bagus Surya Bharata mengatakan, semua data sekolah dan jumlah siswa di Buleleng, sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Nantinya, data tersebut akan menjadi dasar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Buleleng.
Namun, hingga kini dinas disebut belum menerima petunjuk teknis terkait terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. “Kita masih menunggu regulasi pusat. Untuk data, anak-anak sudah terdata dalam dapodik melalui NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) sudah ada. Tinggal ditarik disana itu, dijadikan dasar pemetaan seperti apa pola pelaksanaan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Surya Bharata menyebut, pada tahun 2025 mendatang, pemerintah mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Disdikpora. Namun, hal itu disebut tidak mempengaruhi penanganan pendidikan. Dimana untuk pembangunan infrastruktur dan sarana sekolah akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal itu disebut merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Tidak (berpengaruh) karena pengusulan dan perencanaannya itu tetap di Disdik, nanti eksekusi melalui PUTR. Mungkin pola seperti itu. Sisanya untuk media pendidikan, pembelajaran maupun alat edukasi seperti APE (Alat Edukasi Pendidikan) untuk TK itu arahkan ke Disdik,” kata dia.
Untuk permasalah kekurangan ruang kelas yang dialami oleh sekolah di Buleleng, dinas pun telah meminta kepada sekolah untuk melaporkan kondisi nyata yang ada di sekolah melalui Dapodik. Nantinya penanganan akan disinkronisasikan dengan bantuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Kata Surya Bharata, untuk bisa mendapatkan penambahan ruang kelas di sekolah dipastikan ada lahan yang tersedia. Namun jika tidak, akan diupayakan untuk melakukan revitalisasi namun dengan biaya cukup banyak. Pihaknya pun meminta, agar sekolah melaporkan kondisi yang nyata di sekolahnya.
“Ruang kelas sudah standar ada, tetapi kemungkinan ruang guru tidak ada. Sehingga ruang kelas yang dipakai, ini kemungkinan. Sehingga memastikan apa yang dibutuhkan biar tidak laporan ruang kelas tapi yang dibutuhkan ruang guru,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
