Singaraja, koranbuleleng.com| Pemkab Buleleng masih menunggu petunjuk teknis program makan bergizi gratis untuk siswa. Sementara DPRD buleleng meminta pelaksanaan program harus memperhatikan kebersihan dan Kesehatan makanan serta menu makanan yang bisa dikonsumsi oleh semua siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Anak Agung Widia Putra menyebut, dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pemerintah harus memperhatikan menu makanan yang akan diberikan kepada siswa. Hal ini mengingat wilayah Buleleng yang merupakan multikultural, yang diisi oleh siswa dari berbagai agama.
“Menu diperhatikan karena secara Hindu ada beberapa warga yang tidak boleh makan daging sapi, Muslim tidak boleh makan daging babi. Faktor ini mohon diperhatikan, karena keterbatasan menu buat anak-anak juga bisa membosankan,” ujar Agung dalam rapat program makan bergizi gratis, di Ruang Komisi IV DPRD Buleleng, Senin, 13 Januari 2024.
Widia Putra mengatakan, selain menu makanan, dalam program ini makanan yang diberikan kepada siswa harus benar-benar diperhatikan kebersihan. Sehingga makanan yang diberikan kepada siswa, tidak membuat sakit pada anak.
“Anak-anak juga cek riwayat kesehatan jangan sampai makanan, menimbulkan alergi bagi anak-anak. Waktu distribusi dan kebersihan makanan diperhatikan jangan sampai memicu keracunan masal,” kata dia.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Putu Ariadi Pribadi mengatakan, terkait pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), saat ini pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan. Hingga saat ini, pihaknya baru hanya menerima sosialisasi terkait pelaksanaan MBG.
“Kami di Disdik masih menunggu juknis dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Kami baru sekali diberikan sosialisasi pada tanggal 4 Januari kemarin, mengenai sasaran program,” ujarnya.
Ariadi menyebut, saat ini pihaknya telah menyiapkan data sasaran peserta didik dari tingkat TK, SD dan SMP. Dari data Disdikpora Buleleng, ada sebanyak 110.312 siswa akan disasar program MBG ini. Selain sekolah negeri, pihaknya juga melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah dibawah Kementrian Agama.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah keagamaan, sementara SMA menjadi ranah Dinas Pendidikan Provinsi,” kata dia.
Nantinya, dalam program tersebut siswa akan menerima makanan dengan harga Rp10 ribu per porsi. Program MBG ini direncanakan untuk dilakukan melalui sentra pelayanan yang akan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, baik siswa maupun non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu artinya, dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan ribu, Kabupaten Buleleng butuh sekitar 40 sentra pelayanan.
“Kami akan mencari lokasi sentra pelayanan yang terdekat dengan sasaran, sehingga distribusi makanan dapat dilakukan dengan waktu kurang dari 20 menit,” kata Ariadi.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
