Singaraja, koranbuleleng.com| Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, melayangkan kritik tajam terhadap kualitas proyek infrastruktur yang digarap Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Ia menyebut, mutu pekerjaan bahkan tak mencapai 75 persen, angka yang sangat jauh dari harapan.
Salah satu menjadi sorotan, buruknya kualitas pembangunan jalan. Ia mencontohkan pengaspalan jalan menggunakan hotmix yang semestinya mampu bertahan hingga 15 tahun, namun faktanya sudah mengalami kerusakan dalam waktu hanya enam tahun.
“Kalau sudah begini kan dampaknya pemerintah yang rugi. Berarti pengawasannya tidak bagus,” tegas politisi asal Kecamatan Gerokgak, Buleleng tersebut.
Tak hanya soal jalan, Arya juga menyoroti mutu bangunan sekolah. Ia menyinggung kasus di SDN 1 Sumberkima yang baru diperbaiki sekitar empat tahun lalu, namun kini sudah mengalami kebocoran.
Ketua dewan ini pun mempertanyakan rendahnya serapan anggaran di Dinas PUTR, yang hanya berkisar 68 hingga 70 persen. Padahal, di tahun anggaran 2024, instansi ini telah digelontor dana Rp 37 miliar untuk penanganan jalan berlubang.
“Ini tentu menjadi pertanyaan. Ke depan kita harus komitmen dan konsisten bahwa kalau ngomongin masalah infrastruktur Dinas PUTR harus bertanggung jawab penuh. Baik dari penganggarannya dan sebagainya,” kata dia,
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, menyampaikan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan selalu mendapatkan pendampingan hukum, baik dari Kejaksaan maupun Polres. Selain itu, pengawasan internal dan supervisi turut dilibatkan, ditambah pemeriksaan dari BPK.
Adiptha menjelaskan bahwa setiap tahapan proyek dicek dan diuji, termasuk campuran material hingga ketebalan aspal yang diukur di laboratorium.
“Semua tahapan dicek dan diuji. Terakhir diperiksa oleh BPK. Kalau ada temuan, proyeknya kami kembalikan ke rekanan, tidak kami terima. Setelah clear, baru dibayar,” tegasnya.
Terkait daya tahan jalan, ia menyebut umur jalan dapat mencapai 7 hingga 10 tahun, selama ada pemeliharaan rutin dan jalan tidak tergenang air. Ia menambahkan bahwa peran masyarakat dalam menjaga saluran air dan kebersihan lingkungan sangat menentukan usia jalan.
“Kalau jalan tersumbat sampah dan tergenang air, jadi cepat rusak. Jadi peran masyarakat disini juga dibutuhkan,” ucapnya.
Soal serapan anggaran yang dianggap rendah, Adiptha memberikan penjelasan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem pembayaran dilakukan setelah pengerjaan selesai, bukan karena anggaran tidak digunakan.
“Masuk silpa. Tapi kan itu sudah terarah dan bisa dipakai lagi. Semua anggaran sudah dimanfaatkan, cuma dibayar ketika pekerjaan sudah selesai,” terangnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
