Singaraja, koranbuleleng.com| Anggota DPRD Kabupaten Buleleng tidak akan lagi mengenakan Pin berlambang Singa Ambara Raja dengan bahan emas untuk masa jabatannya 5 tahun mendatang. Hal itu sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Manuaba menjelaskan Sekretariat Dewan sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Pin lambang DPRD Buleleng senilai Rp315.000.000.
Anggota Dewan Anyar ini rencananya akan mengenakan Pin berbahan emas 22 karat dengan berat 7 gram. Dimana untuk harga emas pergram termasuk ongkos pembuatan Pin diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp1 juta. Jadi 1 pin bernilai Rp7 juta.
Rencana pengadaan ini kemudian dikonsultasikan ke Kemendagri RI beberapa waktu lalu. Hasilnya, disarankan agar pengadaan pin untuk anggota dewan dengan bahan emas ditiadakan. Disamping tidak ada regulasi yang menyatakan pin lambang DPRD itu harus berbahan emas, pembatalan itu juga sebagai upaya efesiensi anggaran.
“Memang secara aturan hanya disebutkan anggota dewan itu mendapat pin. Tidak dijelaskan harus berbahan emas. Dari hasil konsultasi itu kami akhirnya putuskan pin lambang DPRD itu cukup dari kuningan,” jelas Sekwan Manuaba.
Menurutnya, untuk proses pengadaan pin lambang DPRD ada perbedaan regulasi. Pasalnya, pengadaan pin sekarang harus masuk dalam pos belajan modal, sehingga nantinya pin lambang DPRD itu menjadi aset daerah. Sedangkan periode sebelumnya pengadaan pin masih dalam pos belajan barang dan jasa, sehingga bukan menjadi aset daerah.
“Nah kalau sudah menjadi asset daerah, sudah barang tentu nanti harus dikembalikan lagi ke daerah. Kami khawatir, dalam proses pengambaliannya nanti setelah berakhirnya masa jabatan anggota dewan di tahun 2024, tidak berjalan mulus,” kata Manuaba.
Sementara, Ketua DPRD Buleleng sementara Gede Supriatna mengaku akan mengikuti segala regulasi yang ada. Bahkan, Ia sependapat terkait pembatalan pengadaan Pin bagi anggota DPRD Buleleng. Sehingga, terjadi penghematan anggaran ratusan juta untuk program lainnya.
“Pihak sekretariat sudah berkoodinasi dengan kami. Intinya kami tidak masalah, kan dananya nanti menjadi Silpa,” ujarnya. |RM|
