Singaraja, koranbuleleng.com | Komisi I DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat untuk mencari solusi dari pengaduan Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan terkait dengan dibangunnya pemukiman baru melalui pembangunan perumahan bersubsidi yang berdekatan dengan Pura dalem Desa adat Pengastulan. Dari pertemuan itu, masyarakat meras abelum puas dengan hasil, karena belum ada solusi pasti.
Pembangunan perumahan itu dikhawatirkan bisa merusak tatanan tradisional yang telah ada. Karena, menurut warga perumahan itu dibangun sangat dekat dengan pura dalem hanya berjarak 25 meter dan dianggap mengancam kesucian wilayah pura. Kedua, perumahan itu juga dikhawatirkan merusak aliran air subak di wilayah itu.
Permasalahan perumahan ini sebelumnya sudah muncul, Bahkan, komisi I DPRD Bueleng sempat melaksanakan peninjauan ke lokasi lahan. Namun, sampai saat ini memang belum ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dari pertemuan dalam rapat dengar pendapat Antara DPRD Buleleng dengan Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan serta sejumlah perwakiland ari pihak pemerintah, terungkap DPRD Buleleng masih mencari solusi yang tepat. Dewan juga meminta agar dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Buleleng, Dinas Perkimta dan Dinas Pertanian bisa melakukan peninjauan langsung ke lokasi perumahan.
Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Gede Odhi Busana mengatakan lembaganya masih belum bisa mengambil kesimpulan terhadap permasalahan tersebut, karena masih adaya perbedaan pandangan antara pihak PT Adi Jaya sebagai pengembang, maupun dari Pihak Forum Masyarakat Peduli desa Pengastulan.
Lebih lanjut Gede Odhi mengatakan adanya perbedaan persepsi terhadap permasalahan tersebut diantaranya tentang, masalah jalan, saluran pembungan limbah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. “Untuk itu kami mengharapkan SKPD terkait segera turun kelapangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan.” ujar Odhi, Politisi PDP Buleleng dari Desa Bubunan.
Odhi yang termasuk sebagai politisi senior PDI Perjuangan Buleleng menyatakan pihaknya juga belum bisa menyatakan dengan tegas tentang potensi terjadinya pelanggaran hukum.
“Kami tidak bisa menjastifikasi masalah tersebut, mana yang benar mana yang salah kita tidak bisa putuskan. Kalau ada keberatan, nanti ada ruang untuk itu, apakah tindak lanjutnya ke ranah hukum atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan Gede Suastika mengatakan pengaduan terkait dengan pembangunan rumah subsidi di wilayah Pengastulan dianggap berdekatan dengan Pura Dalem, Desa Adat Pengastulan.
Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kesucian Pura Dalem, karena jarak Pura Dalem dengan bangunan hanya 25 meter. Di samping itu, pembangunan itu dikhawatirkan akan mengganggu irigasi subak di wilayah tersebut.
“Secara tehnik masih banyak masalah, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kesucian yg ada di dekat pura, tak hanya itu, drainase juga akan tergangu,” ujarnya.
Lebih lanjut Gede Suastika menjelaskan mengenai hasil rapat kali ini pihaknya mengatakan tidak puas, masih ada pertentangan antara pihak pengembang dengan tuntutan Desa Pengastulan yang tidak sesuai tupoksinya.
” Besok SKPD terkait ditugaskan oleh ketua komisi I untuk mengecek kelapangan kondisinya seperti apa, selanjutnya baru kita di undang lagi, kalau masalah kepuasan hasil rapat kami belum puas sama sekali,” ujarnya. |ET|
