Koordinator Stafsus Presiden RI, A.AGN Ari Dwipayana (kiri) saat memberikan materi dalam kegiatan rapat kerja STAHN Mpu Kuturan |FOTO : Istimewa|
Singaraja, koranbuleleng.com| Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Dr. A.AGN Ari Dwipayana menegaskan jika Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) harus mampu keluar dari birokratisasi kampus. Debirokratisasi kampus penting untuk merespon disrupsi yang berkembang saat ini.
Hal itu disampaikan Ari Dwipayana dalam kegiatan Rapat Kerja Penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan (SIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja, yang berlangsung di The Royal Pita Maha, Ubud Gianyar. Pelaksanaan Raker tersebut berlangsung selama tiga hari sejak 29 April hingga 1 Mei 2021.
Menurut Ari Dwipayana, untuk melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan yang sangat cepat terkait teknologi, seperti, Cyber Physical, Internet of Things, dan Bio-technology, diperlukan strategi dalam merespon perkembangan ini. Perguruan tinggi tidak bisa menghindar dari perubahan dan harus menyesuaikannya dengan berbagai strategi.
“Civitas akademika khususnya pimpinan STAH Mpu Kuturan harus mampu menghadapi perubahan itu dengan tiga hal. Yakni melakukan transformasi organisasi, mendorong active learning dan membangun ekosistem baru,” ujar Tokoh Puri Kauhan Ubud ini.
Lebih lanjut disampaikan, kampus perlu melakukan strategi tranformasi organisasi dengan menghilangkan birokratisasi dan kompartemenisasi kampus. Kampus jangan disibukkan dengan urusan administratif dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Debirokratisasi kampus harus dilakukan secara besar-besaran.
Selain itu perguruan tinggi agama Hindu Negeri harus mengadopsi semangat merdeka belajar dan kampus merdeka. Saat ini konsep ini diterapkan di lingkungan perguruan tinggi umum dibawah Kemendikbud. Ari berharap perguruan tinggi dibawah Kemenag juga bisa menerapkan konsep ini.
“Kampus bukan lagi menara gading. Saat ini kita mengalami krisis peradaban seperti kekerasan social, intoleransi, politik identitas, kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, kebodohan, illiteracy dan krisis lingkungan. Sekarang bagaimana STAHN harus ikut berperan dan berkontribusi untuk member solusi terhadap masalah-masalah dalam masyarakat,” tegas Pria yang akrab disapa Jung Ari ini.
Sementara itu, Rapat Kerja penyempurnaan RIP, Renstra dan Renop tersebut di buka Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja Ida Bagus Wika Krishna. Menyikapi penyampaian Stafsus tersebut, Gus Wika menyebut jika STAHN Sebagai Perguruan Tinggi Hindu satu-satunya di Bali Utara ini akan menjadikan masukan tersebut untuk ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam penyempurnaan RIP RENSTRA dan RENOP STAHN Mpu Kuturan.
“Ini berarti pengembalian marwah dari lembaga pendidikan yang harus menguatkan kultur akademik, bukan justru dosen menghabiskan waktunya dengan laporan-laporan yang bersifat administrative,” ujarnya. |RM|
