Singaraja, koranbuleleng.com | DPRD Buleleng mempertegas agar KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 lebih mewakili kebutuhan masyarakat luas. Penegasan itu terungkap dari sejumlah saran dan masukan anggota Dewan dalam rapat Badan Anggaran ddengan gabungan Komisi membahas KUA dan PPAS tahun 2022 di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin 9 Agustus 2021.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menyoroti tentang kenaikan anggaran RSUD Kabupaten Buleleng sebesar 24 % di tahun 2022. Menurutnya, kenaikan anggaran di RSUD Buleleng memang memungkinkan akan tetapi harus jelas peruntukannya dan harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Semisal harus secara jelas mencantumkan jaringan kesehatan masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaringan kesehatan dari pemerintah.
Supriatna menekankan rancangan KUA PPAS untuk tahun 2022 dalam bidang kesehatan terutama di RSUD Buleleng harus benar-benar dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu.
Tujuannya agar warga yang tidak memiliki fasilitas kesehatan tetap bisa berobat ke RSUD tanpa harus membayar. Dana yang digunakan dari program cadangan kesehatan masyarakat kurang mampu tersebut.
“Dari dulu kita sudah meminta pada pemerintah kabupaten untuk membuatkan program penyediaan dana bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki fasilitas kesehatan ataupun manakala fasilitas kesehatan yang ada bermasalah, bisa menggunakan dana persediaan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan” ujarnya.
Selain itu, dalam pembahasan internal ini juga merumuskan program-program pemerintah untuk menunjang perekonomian daerah.
Ketua Komisi I Gede Odhy Busana,SH meminta kepada pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa memaksimalkan cakupan pelayanan internet di Kabupaten Buleleng sehingga masyarakat Buleleng menikmati internet dengan baik untuk menggerakan perekonomian dari desa secara online.
Sementara anggota Komisi II, Ketut Wirsana, SH mendorong kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan program ketahanan pangan. Harapannya, dengan adanya penambahan anggaran pada program ketahanan pangan bisa meningkatkan gairah pertanian di tingkat petani sehingga petani bisa sejahtera dan ketersediaan pangan teratasi dengan baik.
Legislator lainnya, Luh Marleni menyarankan agar pemerintah memaksimalkan potensi pajak untuk meningkatkan APBD pada tahun 2022. |SY|