Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng berkomitmen untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan secara partisipatif, melibatkan elemen masyarakat karena kepentingan pembangunan bermuara untuk masyarakat luas.
Hal itu ditekankan oleh Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Tahun 2024 yang bertempat di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Eks Pelabuhan Buleleng, Senin 5 Februari 2024.
Menurut Lihadnyana, harus dilakukan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi agar segaris dengan Program Pemerinah pusat. “Dari perencanaan pusat ke desa ada aliran utuh.” kata Lihadnyana menegaskan dalam sambutannya.
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten adalah dua entitas pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk membangun daerahnya sehingga proses pembangunan harus sinkron. Semisal, kata Lihadnyana ketika melakukan penanganan stunting, ketika pemerintah desa hanya cukup menganggarkan penanganan stunting untuk empat bulan, maka sisa anggaran lain menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
Lihadnyana juga menyatakan akan melakukan pengukuran kinerja untukpemerintahan desa. Desa-desa yang dinilai mempunyai kinerja baik makaberhakuntukmendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. “Semua aspek pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat akan diukur.Kalau kinerja baik Pemkab Buleleng akan memberikan insentif,”terangnya.
Saat ini, kata Lihadnyana masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh Pemkab Buleleng dalam melayani masyarakat , diantaranya pemetaan potensi daerah belum maksimal, tata Kelola pelayanan masih lemah, masih rendah aksesbilitas infrastruktur dasar dan masih rendah dasay saing sumber daya manusia sehingga harus ada perencanaan komprehensif.
Tetpai Lihadnyana menegaskan, dari aspek tersebut yang harus diperbaiki selama ini Pemkab Buleleng telah menjalankan sejumlah strategi untuk menuntaskan permasalahan seperti target kemiskinan ekstrem hingga menjadi 0 dengan memberikan program bedah rumah bagi keluarga penerima manfaat, memberikan bingtuan sosial uang (BSU). “Kemiskinan ekstrem itu mereka masyarakat yang punya penghasilan 366 ribu perbulan,” kata Lihadnyana. Tentang stunting, Lihadnyana mengeklaim bahwa prevalensi stunting di Buleleng terkecil di Bali hanya 2,7 persen.
Lihadnyana menjelaskan pada hakikatnya yang dibangun adalah sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator dari IPM tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Khusus untuk daya beli, juga memiliki banyak indikator untuk dibangun.
“Untuk menjaga daya beli, tingkat inflasi harus terjaga. Produksi harus terjaga. Termasuk aksesibilitas. Tiga indikator itu harus dibangun secara bertahap,” jelasnya.
Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan semua indikator tersebut. Pemenuhannya sudah tercapai atau tidak. Jika ada yang belum terpenuhi, itulah yang harus dibahas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebagai contoh adalah produksi. Produksi memerlukan aksesibilitas yang memadai. Dengan pemenuhan aksesibilitas, produksi akan menjadi lancar.
“Kemudian, harga pangan juga terjaga. Cek di hulunya, di produksinya. Berapa produksinya di Buleleng ini? Apa harganya naik atau tidak? Kalau dia naik, intervensi. Agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli. Inilah yang dimaksud dengan sistem perencanaan yang komprehensif,” ujar Lihadnyana.
Lihadnyana juga mengatakan perencanaan penanganan stunting (tengkes) menjadi prioritas untuk segera dieksekusi. Meskipun angka tengkes di Buleleng terkecil saat ini di Bali, itu belum menjamin sebuah keberhasilan. Penanganan kasus tengkes memiliki banyak dimensi. Upaya-upaya dari hulu seperti penangan pernikahan agar cukup umur. Termasuk pemeriksaan yang harus rutin dilakukan oleh ibu hamil.
“Oleh karena itu, penanganan tengkes ini harus direncanakan secara komprehensif juga. Tidak hanya langsung menangani orang yang busung lapar, tidak. Kita harus lakukan dari hulunya,” kata dia. (adv/*)
