Singaraja, koranbuleleng.com| Kursi ketua DPRD Buleleng dipastikan masih menjadi jatah bagi PDI Perjuangan karena perolehan kursi di DPRD Buleleng yang paling mendominasi paska Pemilu 2024 ini. PDI Perjuangan memenangkan pertarungan kontestasi Pemilu 2024 dengan perolehan 18 kursi.
Dan sekretaris DPC PDI Perjuanga Gede Supriatna berpotensi kembali menduduki kursi ketua. Dalam kontestasi Pemilu 2024, dia juga berhasil mendulang sebanyak 9.000 suara
Dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Buleleng yang telah dilaksanakan, PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berhasil merebut sebanyak 18 kursi. Kemudian Partai Golkar dengan 11 kursi akan menempatkan wakilnya untuk menjadi Wakil Ketua I. Sementara Wakil Ketua II, akan diisi oleh Partai Nasdem dengan perolehan 6 kursi dan Wakil Ketua III akan diisi oleh perwakilan Partai Gerindra dengan perolehan 4 kursi.
Supriatna mengatakan, sesuai aturan partainya terkait posisi jabatan ditentukan berdasarkan struktural partai. Dimana saat ia menjabat sebagai, Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. “Di PDI Perjuangan, ada aturan terkait komposisi jabatan ini berdasarkan posisi struktural di masing-masing tingkatan. Ketua DPRD biasanya dijabat oleh ketua DPC. Jika ketua DPC tidak mencalonkan diri, maka sekretarisnya yang berhak atau bendahara. Jika tidak ada yang memenuhi, maka DPP yang akan memutuskan,” terang Supriatna Selasa, 19 Maret 2024.
Supriatna menyebut, untuk pemetaan masing-masing komisi saat ini pihaknya menunggu hasil rekapitulasi KPU. Pemetaan komisi itu baru bisa dilakukan, usai KPU mengumumkan hasil resmi perolehan suara Pilpres maupun Pemilu Legislatif 2024. “Pemetaan di masing masing komisi belum saat ini. Ini kita masih menunggu pleno KPU. Setelah diumumkan secara resmi baru bisa kita petakan itu,” kata dia.
Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan harus kehilangan 3 kursi untuk wakil perempuannya. Dimana, pada periode 2019-2024 sebanyak 8 kursi diisi oleh perwakilan perempuan, sedangkan saat ini hanya 5 kursi. Kehilangan wakil perempuan ini, tidak hanya dirasakan PDI Perjuangan. Partai Nasdem dan Demokrat juga disebut kehilangan satu wakil perempuannya. Sementara, Partai Golkar moncer dengan menambah satu kader perempuannya.
Turunnya perwakilan perempuan itu, disebut Supriatna karena dampak dari sistem Pemilu dengan proporsional terbuka. “Caleg perempuan memiliki keterbatasan, termasuk ruang gerak, sehingga kalah berkompetisi dengan laki-laki,” katanya. (*)
Editor : I Putu Nova Aita Putra