Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menerima 933 usulan dari desa dan kelurahan dalam Rapat Koordinasi Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Dari ratusan usulan tersebut, sektor infrastruktur menjadi yang paling dominan dengan 432 usulan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, mengungkapkan bahwa seluruh usulan yang masuk akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Dari 933 usulan yang diterima dari 148 desa dan kelurahan, sektor infrastruktur menyumbang 46,30 persen atau 432 usulan. Kemudian, bidang ekonomi mencatatkan 248 usulan atau 26,58 persen, sementara bidang sosial budaya sebanyak 253 usulan atau 27,12 persen.
Suyasa menekankan bahwa setiap usulan harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta indikator kinerja utama yang terukur.
“Dengan pendekatan yang tepat, proses pengajuan dan pembahasan usulan kegiatan masyarakat diharapkan dapat terarah, fokus, dan sesuai dengan target pembangunan daerah,” ujar Suyasa usai rapat Pra Musrenbang, Selasa, 18 Februari 2025.
Selain itu, rapat Pra Musrenbang memiliki peran strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Seluruh usulan yang diajukan harus mendukung sasaran strategis pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, seluruh usulan harus sejalan dengan sasaran prioritas, baik di bidang seni budaya, ekonomi, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.
Pemkab Buleleng berharap bahwa hasil dari rapat koordinasi ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, mencerminkan aspirasi masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026. (*)
Pewarta :Kadek Yoga Sariada
