Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng tidak bisa mengerjakan seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan di tengah penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi. Pemerintah daerah kini harus memilah program berdasarkan skala prioritas, terutama pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra mengatakan, penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD 2026 tetap diarahkan pada program yang dinilai penting dan dapat direalisasikan secara efektif.
“Tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi,” ujar Sutjidra, Rabu, 23 September 2026.
Sutjidra menyebut, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Karena itu, pelaksanaan program dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Jadi kita memang dengan keterbatasan anggaran ini tidak bisa semua kita kerjakan,” katanya.
Salah satu sektor yang tetap mendapat perhatian adalah infrastruktur jalan. Pemkab Buleleng memastikan penanganan tidak hanya dipusatkan di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah perdesaan.
Penanganan jalan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Buleleng, Desa Mengening, Desa Sidatapa, Desa Tamblang, Desa Giri Emas hingga Sangsit.
Menurut Sutjidra, sejumlah pekerjaan bahkan dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana. Ada pula pekerjaan yang dilakukan di luar perencanaan awal setelah pemerintah melihat kebutuhan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutjidra sekaligus merespons sorotan masyarakat mengenai perbaikan sejumlah ruas jalan di kawasan Singaraja, sementara ruas jalan rusak di wilayah lain masih membutuhkan penanganan.
Selain jalan, pemerintah juga memetakan kebutuhan penanganan jembatan. Sejumlah jembatan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga membutuhkan perhatian dalam pembangunan berikutnya.
Di luar infrastruktur jalan, saluran irigasi menjadi salah satu pekerjaan yang dinilai mendesak. Pemkab Buleleng masih menemukan sejumlah saluran irigasi yang belum tertangani, termasuk saluran yang terdampak bencana alam.
Sutjidra menilai persoalan irigasi tidak bisa dilepaskan dari program ketahanan pangan. Ketersediaan air menjadi faktor penting agar lahan pertanian tetap dapat berproduksi.
“Kalau saluran irigasinya kita tidak selesaikan, tidak ada air nanti. Nanti akan terganggu juga program ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng ini,” tegasnya.
Karena itu, pembangunan fisik tidak hanya diarahkan pada jalan dan jembatan. Pemerintah juga harus memastikan infrastruktur penunjang pertanian tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Sutjidra mengatakan pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Untuk pendidikan, kebutuhan rehabilitasi sekolah pada tahun ini masih cukup besar.
Sementara sektor kesehatan diproyeksikan mendapat perhatian lebih besar pada tahun berikutnya.
Menurut Sutjidra, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah tidak ingin efisiensi anggaran membuat kebutuhan dasar justru terabaikan.
Selain sektor tersebut, infrastruktur penunjang pariwisata dan pertanian juga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan.
Efisiensi juga dilakukan terhadap belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD). Sutjidra menyebut perjalanan dinas serta belanja makan dan minum menjadi sejumlah pos yang dipangkas.
Menurutnya, pos tersebut telah dinolkan dalam SK OPD. Namun, pemerintah tetap mempertahankan belanja yang bersifat wajib untuk memastikan pelayanan dan operasional pemerintahan tetap berjalan.
“Seperti misalkan bayar listrik, bayar air, bayar telepon, itu kan wajib,” ujarnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
