Singaraja, koranbuleleng.com | Kebutuhan pengawas sekolah di Kabupaten Buleleng masih belum terpenuhi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena jumlah satuan pendidikan yang harus diawasi cukup besar, sementara ketersediaan sumber daya manusia pengawas masih terbatas.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata mengatakan, kebutuhan pengawas sekolah di Buleleng berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang luas.
Menurutnya, berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG), rasio kebutuhan pengawas di Buleleng berada pada perbandingan satu pengawas untuk 10 satuan pendidikan.
“Kita masih memiliki kekurangan di pengawas karena sesuai dengan IKG, itu di Buleleng dibutuhkan rasionya 1 berbanding 10. Jadi satu pengawas untuk mengawasi 10 satuan pendidikan,” ujarnya, Jumat, 2 Oktober 2026.
Kondisi tersebut semakin terlihat karena Buleleng memiliki 534 sekolah yang tersebar di sembilan kecamatan. Dengan cakupan wilayah yang luas, pengawasan terhadap proses pendidikan membutuhkan tenaga yang mencukupi agar persoalan di sekolah dapat ditangani lebih cepat.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, juga mengakui kebutuhan tenaga pengawas dan ASN di Buleleng masih tinggi. “Kita masih kekurangan banyak tenaga seperti ASN untuk pengawas. Ini karena luas wilayah, kemudian banyaknya penduduk, banyaknya siswa, jadi banyak yang diawasi,” terang Sutjidra.
Menurut Sutjidra, keterbatasan pengawas menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menemukan persoalan peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia mencontohkan adanya siswa kelas IV yang belum mengenal huruf dan angka. Setelah ditelusuri, siswa tersebut diketahui merupakan anak berkebutuhan khusus.
“Ini yang harus mendapatkan perhatian. Ada anak-anak yang kelas IV belum tahu huruf dan angka. Ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Yang ini yang harus kita carikan jalan keluarnya nanti. Apakah ada bimbingan khusus, ada pendampingan,” kata dia.
Pemkab Buleleng berencana menggandeng Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) untuk memberikan pendampingan agar anak-anak dengan kebutuhan khusus tetap mendapatkan pendidikan dasar secara optimal.
“Nanti kita akan kerja sama dengan Undiksha. Bagaimana pendampingan itu terus berjalan sehingga anak-anak ini setelah mendapatkan pendidikan dasar itu betul-betul mereka tahu yang namanya baca, tulis, berhitung,” ucapnya.
Buleleng Tambah Tiga PNS Lulusan IPDN
Di tengah keterbatasan ASN, Pemkab Buleleng pada Jumat, 2 Oktober 2026 juga melantik tujuh PNS. Tiga di antaranya merupakan PNS dengan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama dan satu orang Jabatan Fungsional Dokter.
Selain itu, Pemkab Buleleng menerima tiga praja lulusan IPDN tahun 2025 untuk ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita berharap sangat kepada yang ketiga orang ini. Sebagai praja yang ditempatkan di pemerintah Kabupaten Buleleng. Kita sangat, masih sangat membutuhkan sekali tenaga-tenaga tamatan IPDN untuk bisa mengabdi di Kabupaten Buleleng,” kata dia.
Sutjidra berharap ASN, khususnya lulusan IPDN yang telah ditempatkan di Buleleng, tidak mengajukan perpindahan karena kebutuhan tenaga pemerintahan masih tinggi.
“Karena kita kebutuhannya juga sangat tinggi, sangat besar, dan sekarang cuma mendapat tiga. Kita berharap, kepada ASN yang sudah tamatan IPDN agar tidak pindah. Karena tenaganya sangat dibutuhkan di Buleleng,” kata dia.
Secara umum, Sutjidra menyebut Buleleng masih kekurangan ASN. Kondisi itu terjadi bersamaan dengan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara kuota pengangkatan ASN dari pemerintah pusat terbatas.
Pemkab Buleleng telah mengusulkan tambahan 400 ASN kepada pemerintah pusat. Namun, jumlah yang nantinya disetujui masih bergantung pada alokasi pemerintah pusat.
“Sekarang masih sangat kurang, karena banyak yang sudah pensiun. Kita kesulitan untuk mengangkat sekarang karena pengangkatan itu kan kuotanya terbatas sekali,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
