Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng mendesak Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hingga Sabtu, 17 Oktober 2026, pasokan BBM yang diterima Buleleng disebut masih di bawah 50 persen dari kebutuhan normal.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan ketidakpastian informasi pasokan menjadi kendala dalam mengendalikan distribusi BBM di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah meminta Pertamina memberikan kejelasan jumlah pasokan agar pengawasan penyaluran ke seluruh SPBU bisa dilakukan secara terukur.
“Jadi ada ketimpangan kesimpangsiuran masalah pasokan. Kami tetap minta kepastian pasokan, sehingga kami di Buleleng bisa mengawal pendistribusian dan pengawasannya,” ujar Sutjidra, usai Rapat Koordinasi Penanganan Antrean dan Penyaluran BBM Bersubsidi, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Sutjidra menyebut, kebutuhan normal BBM di Buleleng mencapai sekitar 340 kiloliter per hari. Namun, pasokan yang diterima saat ini belum mencapai separuh dari kebutuhan tersebut.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mendorong pemerataan distribusi, terutama ke SPBU yang mengalami antrean panjang. Kepastian pasokan dinilai penting agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa mengetahui kapan BBM tersedia.
“Jika tidak ada kepastian informasi ini akan simpang-siur dan masyarakat selalu menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, kita sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Buleleng menyiapkan satgas untuk memantau pasokan sekaligus menelusuri penyebab penurunan stok BBM. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengawal distribusi serta menjaga ketertiban di SPBU yang dipadati kendaraan.
Sutjidra mengatakan, penelusuran dilakukan setelah pemerintah daerah memperoleh data mengenai persoalan pasokan dalam pertemuan bersama Pertamina. Satgas diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab pasokan BBM ke Buleleng belum memenuhi kebutuhan normal.
“Penurunan stok BBM untuk Buleleng, ini kita kita masih telusuri. Karena kita baru mendapat data. Nanti satgas yang akan menelusuri,” kata dia.
Meski pengawasan distribusi diperkuat, Sutjidra belum dapat memastikan kapan pasokan BBM di Buleleng kembali normal. Ia menyebut Pertamina belum memberikan kepastian mengenai waktu pemulihan pasokan.
“Kita belum bisa jawab. Karena dari pihak Pertamina juga tidak memberikan jawaban yang pasti. Kita hanya mengamankan distribusi kalau sudah ada pasokan. Jadi kita menjaga kondusivitas masyarakat yang antre untuk mendapatkan BBM,” kata dia.
Selain mendesak kepastian pasokan, Pemkab Buleleng mengusulkan agar Pertamina mengoptimalkan Pertashop di desa-desa untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi alternatif bagi warga sekaligus mengurangi kepadatan antrean di SPBU.
Namun, pemerintah daerah menilai penyaluran BBM ke Pertashop harus disertai alokasi yang memadai. Pasokan yang terlalu terbatas hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu singkat dan belum menjawab tingginya permintaan masyarakat.
Sutjidra mencontohkan penyaluran BBM ke salah satu Pertashop di Kecamatan Tejakula yang hanya memperoleh sekitar dua kiloliter. Pasokan tersebut habis dalam waktu dua jam setelah penyaluran.
“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkap Sutjidra.
Di tengah antrean panjang yang membuat sebagian warga bertahan hingga malam hari, Sutjidra menyatakan memahami kesulitan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Pemkab Buleleng pun membebaskan sementara penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diambil karena sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum berjalan optimal. Pemerintah daerah akan mengevaluasi efektivitas penerapan sistem tersebut setelah sosialisasi dilakukan.
“Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
