Sekda Buleleng, Gede Suyasa |FOTO : Rika Mahardika|
Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Pusat mulai melakukan sosialisasi untuk rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Rencananya, Kabupaten Buleleng akan mendapatkan jatah sebanyak 400 ribu vaksin. Hanya saja, belum ada kepastian kapan vaksinasi mulai dilaksanakan.
Pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Senin, 30 November 2020. Di kabupaten Buleleng, sosialisasi diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng sekaligus Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Gede Suyasa, didampingi OPD terkait seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng Ida Bagus Suadnyana, serta Kadis Kominfosanti Buleleng Ketut Suweca.
Dalam sosialisasi itu, Pemerintah Pusat hanya memberikan gambaran secara umum, jika pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan segera dilakukan. Namun untuk petunjuk teknis (juknis), serta jadwal pelaksanaan vaksinasi belum dipastikan oleh pemerintah pusat.
Dari penjelasan yang disampaikan, pelaksanaan vaksinasi akan dibagi dalam dua kategori. Yakni vaksinasi yang dibiayai pemerintah, dan vaksinasi mandiri. Khusus untuk mandiri disebutkan jika hal tersebut berlaku bagi para pelaku usaha. Sementara untuk yang dibiayai Pemerintah, masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) lebih lanjut.
Lebih lanjut Suyasa menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi ini juga diperkirakan akan berdampak pada struktur APBD Buleleng. Jika pelaksanaannya dilakukan tahun 2021 mendatang, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng harus menyiapkan anggaran untuk proses vaksinasi COVID-19.
“Misalnya, vaksinasi dilakukan di tahun 2021, kan tidak mungkin kami bisa menyiapkan dana, karena APBD 2021 sudah ketok palu. Mendagri akan buat Permen yang memberi keleluasaan daerah melakukan refokusing anggaran khusus untuk vaksinasi saja,” jelas Suyasa.
Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng disebut akan mendapatkan jatah sebanyak 400 ribu vaksin. Suyasa pun mengaku akan segera melakukan rapat dengan seluruh Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng untuk melakukan persiapan. Salah satunya membentuk tim pelaksana vaksinasi.
“Jumlah itu bersifat dinamis. Kemendagri tadi menyebut, minimal dua per tiga dari jumlah penduduk yang ada harus punya health immunity. Dalam sosialisasi tadi sih tidak disinggung oleh Menteri Kesehatan apakah yang sudah tervaksin akan betul-betul terbebas dari Covid-19,” ujarnya. |RM|
