Singaraja, koranbuleleng.com|Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah rencanakan pembangunan rumah aman dan rumah singgah. Nantinya, di gedung itu akan dimanfaatkan menampung warga terlantar, gepeng, disabilitas, serta korban kekerasan seksual, untuk memberi rasa aman. Namun pembangunan itu belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Sosial Buleleng Putu Kariaman mengatakan pembangunan rumah singgah tersebut direncanakan di bangun berlantai dua di tanah seluas delapan are yang ada di belakang kantor Dinsos Buleleng.
Selain untuk rumah aman dan rumah singgah, gedung tersebut juga digunakan sebagai tempat pelatihan bagi masyarakat penyandang disabilitas, serta sebagai tempat pameran produk bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hasil karya.
Kariaman menyebut, pembangunan gedung tersebut akan menelan dana sebesar Rp4 miliar. Namun, dengan dana yang cukup besar itu, pembangunan itu pun belum bisa dilakukan.
“Karena situasi, Pemkab Buleleng keterbatasan anggaran lebih diupayakan untuk pemulihan ekonomi. Sehingga di program di tahun berikutnya,” ujar Kariaman ditemui, Jumat 12 Agustus 2022.
Kata Kariaman, saat ini untuk memberikan rumah aman dan rumah singgah masih bekerjasama dengan Yayasan, komunitas, Lembaga kesejahteraan sosial (LKSA) dan panti asuhan. Dia menerangkan, untuk masyarakat yang mengalami kekerasan seksual akan dititip di panti asuhan, untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) akan di titip di Rumah Sakit jiwa (RSJ) Bangli.
“Untuk warga yang memiliki potensi kita berikan pelatihan, sehingga mereka bisa meningkatkan perekonomian pribadi maupun keluarga nya,” katanya.
Meski belum bisa dilakukan pembangunan gedung, Dinas Sosial tengah melakukan penelusuran untuk mencari aset milik Pemkab Buleleng, yang bisa digunakan untuk rumah aman dan rumah singgah tersebut.
“Pada intinya, rumah aman ini sangat mendesak untuk kita bisa harapkan terwujud, namun itu karena kendala biaya. Kita akan cari gedung atau sekolah yang regrouping,” terangnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengatakan, pembangunan rumah aman dan rumah singgah itu tidak bisa dilakukan tahun 2023. Hal itu, karena dana untuk membangun gedung tersebut cukup besar, sedangkan anggaran yang dipasang Dinsos hanya Rp11 Miliar.
“Itu dana yang bisa dipakai untuk operasional dan lain-lain itu hanya empat Miliar. Jadi lain-lain itu seperti gaji pegawai, tunjangannya dan hibah saja sudah menghabiskan setengah dari sebelas Miliar,” ujarnya.
Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa memperhitungkan anggaran untuk pembangunan rumah aman dan rumah singgah tersebut. Karena hal itu sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Rumah aman kami pandang perlu sekali, karena masyarakat yang kurang beruntung mengalami suatu kejadian atau peristiwa bisa kita lindungi, tidak lagi menitipkan di panti asuhan dan di Bangli. Namun, saya tegaskan anggaran kita belum bisa untuk membangun itu, maka saya berharap dari TAPD dari pemerintah memikirkan apa yang menjadi masukan dari Dinas Sosial,” kata dia.|YS|
