Singaraja, koranbuleleng.com| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng telah mengajukan usulan sebanyak 1.281 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 901 formasi diajukan untuk guru, sementara 380 formasi lainnya untuk tenaga kesehatan.
Namun, meskipun usulan tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di formasi guru, ternyata belum cukup memadai. Masalah ini timbul karena setiap tahunnya, ratusan ASN di Pemkab Buleleng memasuki masa pensiun, yang menyebabkan krisis kekurangan ASN terus berlanjut.
Kepala BKPSDM Buleleng, I Gede Wisnawa, mengungkapkan kekhawatirannya terkait situasi ini. “Jika nantinya seluruh usulan dikabulkan, Buleleng masih akan mengalami kekurangan ASN, terutama di formasi guru. Setiap tahun, kita selalu menghadapi ASN yang memasuki masa pensiun,” ujarnya pada Minggu, 2 Juli 2023.
Dalam usulan yang diajukan, BKPSDM Buleleng berharap dapat memenuhi kekosongan di beberapa sekolah dan fasilitas kesehatan. Rincian formasi untuk tenaga kependidikan akan tersebar di jenjang SD dan SMP, sementara formasi untuk tenaga kesehatan akan diisi di unit Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng, RSUD Giri Emas, dan RSUD Tangguwisia.
“Usulan ini masih dalam tahap awal, kami berusaha mengajukan sebanyak mungkin formasi. Semoga pemerintah pusat dapat menyetujuinya, sehingga masalah kepegawaian di Kabupaten Buleleng dapat diatasi,” tambah Wisnawa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Made Astika, juga mengakui bahwa saat ini masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru kelas dan guru Bahasa Bali. Sejatinya, telah diajukan usulan sebanyak 1.500 formasi untuk guru guna mengatasi kekosongan tersebut. Namun, berdasarkan usulan 901 formasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di jenjang SD dan SMP.
“Idealnya, 1.500 formasi guru yang diajukan akan dapat mengatasi krisis tenaga guru di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan sebagian besar guru saat ini masih berstatus Honorer dan Kontrak Daerah,” kata Astika. (*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
Editor. : Rika Mahardika
