Singaraja, koranbuleleng.com | Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh sembilan pemerintah kabupaten dan kota untuk pembiayaan Pilkada secara serentak di Bali dipusatkan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 29 April 2024.
Untuk Kabupaten Buleleng, penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Komang Kappa Tri Aryandono, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, dan Komandan Kodim (Dandim) 1609/Buleleng Letkol Kav. Angga Nurdyana dengan disaksikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.
Usai penandatanganan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan segera mencairkan dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tahun 2024 kepada Kodim 1609/Buleleng dan Polres Buleleng.
PJ Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menjelaskan pemungutan suara Pemilukada Serentak tahun 2024 telah ditentukan pada tanggal 27 November 2024. Terkait dengan kesiapan pengamanan Pemilukada tersebut, seluruh pemerintah daerah di Bali telah menandatangani NPHD. Total hibah yang dikucurkan sebesar Rp12,6 miliar. Dimana hibah untuk Kodim 1609/Buleleng sebesar Rp3,4 miliar dan untuk Polres Buleleng sebesar Rp9,2 miliar.
“Kita baru saja menandatangani NPHD untuk pengamanan Pemilukada 2024. Dengan begitu, kita siap untuk segera mencairkan dana yang dibutuhkan untuk TNI dan Polri,” jelasnya.
Sesuai dengan ketentuan, dana harus sudah dicairkan paling lambat 14 hari setelah NPHD ditandatangani. Penandatanganan dilakukan terpusat dan serentak oleh seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal tersebut untuk menjamin pengamanan Pemilukada berjalan lancar lancar, tertib, dan damai. Disinggung mengenai target pencairan, Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini berkomitmen untuk segera mencairkan dana yang diperlukan.
“Karena dana tersebut telah kita siapkan dalam APBD 2024. Sehingga, pencairannya tidak memerlukan waktu yang lama,” ujar Lihadnyana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya menyebutkan penandatanganan NPHD secara serentak dan terpusat ini tidak hanya seremonial, melainkan sebagai wujud tingkat kesiapan yang sama antar pemerintah daerah terkait dengan pengamanan Pemilukada. Oleh karena itu, koordinasi telah dilakukan lebih awal dengan kabupaten/kota untuk memastikan langkah yang diambil telah sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal.
“Termasuk penyediaan anggaran untuk Pemilukada. Baik itu untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan prosesnya. Kita harus bersama-sama sehingga tidak ada yang tertinggal. Khususnya pula untuk tahapan-tahapan yang akan dilalui,” sebut dia. (*)
