Singaraja, koranbuleleng.com | Harapan masyarakat Buleleng terhadap pembangunan infrastruktur tahun ini mulai terusik. Sejumlah proyek strategis yang seharusnya segera terealisasi justru terancam batal, setelah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp48 miliar baru cair Rp16 miliar dari total yang dijanjikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, membenarkan kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkab Buleleng masih aktif menjalin komunikasi dengan Pemkab Badung agar proses pencairan bisa segera dituntaskan.
“Dari total Rp48 miliar, yang bisa dicairkan baru sekitar Rp16 miliar. Sebanyak Rp13 miliar untuk BKK Desa Pancasari, dan Rp3 miliar dialokasikan untuk infrastruktur,” ujar Suyasa, Selasa, 4 November 2025.
Menurutnya, keterlambatan pencairan BKK terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung belum mencapai target. Situasi ini membuat proses penyaluran dana melalui anggaran perubahan menjadi lebih lambat dibandingkan anggaran induk yang memiliki waktu perencanaan dan tender lebih panjang.
“Kalau di perubahan, target-target pendapatan dari pemberi BKK mungkin belum terpenuhi. Kami diminta untuk terus mengkomunikasikan jumlah yang bisa dicairkan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR, Putu Adipta Eka Putra, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek yang sebelumnya telah berjalan terpaksa dihentikan sementara. Bahkan, beberapa kontrak dengan rekanan harus dibatalkan atau diatur ulang.
“Beberapa proyek bahkan sudah masuk tahap pengerjaan fisik. Yang sudah berjalan diakui dan dibayar langsung oleh Pemkab Badung. Saat ini Bupati masih intens berkomunikasi dengan Pemkab Badung,” ucapnya.
Adipta menjelaskan, proyek yang terdampak meliputi penyenderan bahu jalan, perbaikan drainase, hingga pembangunan jembatan. “Banyak lokasi yang terdampak. Salah satunya pembangunan Jembatan Corot. Namun itu harus tetap harus jalan. Astungkara, anggarannya dipastikan oleh Badung,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
