Jakarta, koranbuleleng.com | Dari nikel di Halmahera hingga panas bumi di Jawa Barat, para jurnalis dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul bukan untuk sekadar menerima materi, melainkan mengasah ketajaman logika dan keberanian bertanya: sejauh apa transparansi aliran dana dalam transisi energi Indonesia?
Pertanyaan itu menjadi pusat diskusi dalam workshop “Reportase Keuangan Berkelanjutan dan Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara kolaboratif oleh Ekuatorial.com, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), dan Responsibank, dengan dukungan Yayasan Cerah dan Fair Finance Asia. Selama dua hari, ruang pelatihan ini berubah menjadi kawah candradimuka bagi jurnalis yang ingin memperdalam kemampuan investigasi atas akuntabilitas lembaga keuangan yang berada di balik proyek energi dan industri ekstraktif.
Menembus Kilau Nikel dan Janji Hijau
Suasana mulai menghangat ketika Dwi Rahayu Ningrum dari The PRAKARSA menyampaikan paparannya. Ia tak datang membawa optimisme tentang hilirisasi, melainkan membuka sisi-sisi gelap industri nikel—logam yang menjadi nyawa bagi baterai kendaraan listrik.
“Negara wajib memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil. Penggunaan royalti nikel tidak boleh hanya untuk mensubsidi industri, tetapi harus diprioritaskan untuk memulihkan kerugian ekonomi warga,” tegas Dwi, Minggu 30 November 2025.
Ia menjelaskan bagaimana dekarbonisasi industri nikel kerap melupakan prinsip keadilan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan penyandang disabilitas justru sering memikul beban terberat dari aktivitas tambang yang merusak ruang hidup mereka. Dwi menekankan pentingnya penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) agar suara komunitas lokal tetap dihormati dalam setiap proses pembangunan.
Dari perspektif kebijakan nasional, Rani Septyarini dari CELIOS memaparkan peta jalan transisi energi dan pentingnya keuangan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan masa depan.
“Uang tetap bekerja seperti biasa, tapi diarahkan ke hal-hal yang tidak merusak masa depan,” ujarnya. Rani memperkenalkan berbagai instrumen seperti Green Bonds dan Sustainability-Linked Loans, sembari mengingatkan jurnalis agar tidak terjebak label “hijau” tanpa realita di lapangan.
“Follow The Money”: Senjata Baru Pewarta
Materi semakin meruncing ketika Zakki Amali, Research Manager di Trend Asia, membuka sesi investigatif tentang Follow The Money. Ia memperlihatkan bagaimana struktur perusahaan dan rantai pasok sering sengaja dibuat rumit agar aliran dana tidak mudah dilacak.
“Siapa pelanggan atau pembeli utama? Apa ada kontrak besar jangka panjang? Lebih banyak uang yang terlibat, berarti lebih banyak leverage untuk advokasi,” papar Zakki. Ia mengajarkan teknik-teknik membongkar aktor pembiayaan, termasuk memanfaatkan Google Dorking dan dokumen bursa untuk menghubungkan perusahaan perusak lingkungan dengan sumber modalnya.
Dari TuK Indonesia, Linda Rosalina menegaskan posisi perbankan yang memiliki peran besar dalam krisis lingkungan.
“Netral adalah mitos,” tegas Linda.
“Bank di Indonesia, utamanya Bank BUMN, menjadi kreditor terbesar dalam memfasilitasi kerusakan lingkungan. Ironinya, keuntungan dari kerusakan itu justru kembali ke pemegang saham di negeri asalnya, bukan di Indonesia,” ujarnya.
Suara Para Jurnalis: Dari Lubang Tambang Hingga Konflik Lahan
Bagi peserta, materi yang diterima bukan sekadar catatan presentasi, melainkan jawaban atas misteri yang mereka temui dalam liputan sehari-hari.
Rabul Sawal, jurnalis dari Halmahera Timur, merasakan langsung relevansinya.
“Materi dari Mbak Dwi tentang dampak industri nikel benar-benar ‘menampar’ realitas kami di Halmahera. Selama ini kami melihat lubang tambang dan sungai yang keruh, tapi workshop ini memberi kami kacamata baru untuk melihat siapa sebenarnya yang membiayai kerusakan di halaman rumah kami. Isu keadilan gender dan hak masyarakat adat yang dibahas sangat relevan,” ungkapnya.
Dari Sulawesi Tenggara, Rosniawanti Fikry dari BentaraTimur.ID menyoroti tantangan akses data.
“Tantangan terbesar meliput di wilayah timur adalah data yang tertutup. Sesi ‘Follow The Money’ dan pemetaan aktor pembiayaan dari Mas Zakki sangat membuka wawasan. Kini saya tahu bahwa di balik satu perusahaan sawit atau tambang yang berkonflik dengan warga, ada jejaring lembaga keuangan yang juga harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Sementara itu, Hendra dari Bangka Pos menilai materi kebijakan keuangan membuka perspektif lebih luas.
“Transisi energi seringkali hanya terdengar sebagai jargon elit di Jakarta. Namun penjelasan Mbak Rani dan Mbak Linda tentang taksonomi hijau dan tanggung jawab perbankan membuat saya paham bagaimana mendudukkan isu lokal kami dalam konteks kebijakan nasional,” kata Ketua AJI Pangkalpinang itu.
Dari Jawa Barat, Octa Haerawati Nur Fauziah dari sukabumiupdate.com menyambungkan materi dengan situasi daerahnya.
“Sukabumi memiliki banyak potensi proyek energi hijau, mulai dari panas bumi hingga mikrohidro. Workshop ini membuka wawasan saya bahwa meliput transisi energi tidak cukup hanya melihat fisiknya, tetapi harus menelusuri aliran dananya,” ujarnya.
Lebih dari Workshop: Ruang Kolaborasi Nasional
CEO Ekuatorial.com, Asep Saefullah, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis.
“Ini bukan sekadar workshop, melainkan sebuah ruang belajar bersama dan ruang kolaborasi antar jurnalis untuk membedah transisi energi dari aspek keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini akan ditindaklanjuti. Setelah workshop ini, 20 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia akan berkolaborasi melakukan reportase mendalam dengan bekal fenomena dan kasus dari daerah masing-masing. “Sehingga, kita punya gambaran utuh tentang bagaimana sektor keuangan memasuki sektor transisi energi di berbagai wilayah, serta dampaknya bagi masyarakat dan perempuan di berbagai daerah,” tambahnya.
Workshop yang berlangsung 29–30 November 2025 ini ditutup dengan energi baru. Para peserta pulang dengan pemahaman lebih tajam, jejaring yang lebih kuat, dan kesadaran bahwa di balik angka-angka keuangan, ada kisah manusia serta bentang alam yang harus diperjuangkan untuk masa depan Indonesia. (*)
Pewarta : I Putu Nova Anita Putra
