Singaraja, koranbuleleng.com | Verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan kacau. Panwaslih Buleleng banyak menemukan hal-hal diluar aturan sehingga harus mengeluarkan rekomendasi supaya KPU Buleleng lebih cermat melakukan verifikasi faktual.
Seluruh temuan itu telah dijadikan dasar rekomendasi oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng untuk KPU Buleleng supaya langsung bisa ditindaklanjuti secara semestinya.
Temuan Panwaslih Buleleng itu diantaranya, pertama masih banyak ditemukan anggota PNS, TNI dan POLRI serta penyelenggara pemilu dalam formulir B.1 KWK.
Kedua, Masih banyak ditemukan alamat para pendukung yang tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.
Ketiga banyak warga yang tidak tercantum dalam formulir B.1.KWK namun dihadirkan ke tempat verifikasi oleh LO.
Dan keempat, pendukung yang sudah menjalani penelitian faktual diitngkat desa dankelurahan dalam rentang waktu 24 agustus 2016 – 6 September 2016 dan telah dinyatakan MS namun muncul lagi namanya di di dalam formulir B.1 KWK pada verifikasi faktual perbaikan.
Panwaslih Buleleng menemukan sejumlah temuan itu dibeberapa kecamatan yakni Kecamatan Seririt, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Banjar.
“Atas temuan itu, kami dari Panwaslih Buleleng merekomendasikan supaya KPU Buleleng lebih cermat lagi melakukan verifikasi Faktual. Temuanini harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Buleleng supaya tidak berdampak buruk dalam tahapan Pilkada Buleleng,” terang Ketua Panwaslih Buleleng, Ketut Ariyani, Jumat 14 Oktober 2016.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana masih akan mengkaji dulu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Buleleng. Pihaknya juga berkinginan semua tahapan bis aberjalan dengan lancar dn sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ya nanti akan kami kaji dulu temuan dari Panwaslih Buleleng,”ujar Suardana melalui sambungan teleppon karena masih berad adi Denpasar. |RM|
