Surabaya, koranbuleleng.com| Lanskap media digital Indonesia berada pada persimpangan jalan yang sangat kritis pada kuartal ketiga tahun 2026. Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif, transformasi arsitektur pencarian mesin digital, perubahan audiens mengakses konten, bisnis media akibat efisiensi pemerintah, serta pergeseran dinamika pasar periklanan telah menekan model bisnis media berita konvensional dan digital hingga ke titik terendah.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum RI, menginisiasi proses revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memasukkan jurnalisme sebagai bagian yang mendapat hak ekonomi. Langkah ini diambil setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres Publisher Rights).
Sebagai wujud tanggung jawab publik dan konsolidasi suara penerbit di daerah, Local Media Community (LMC), jejaring kerja sama yang mewadahi ratusan media lokal serta media skala kecil dan menengah di seluruh Indonesia menyampaikan pendapat terkait rancangan regulasi tersebut.
“Ini kami rumuskan berdasarkan realitas operasional di akar rumput, serta hasil serapan aspirasi dalam rangkaian diskusi independen yang digelar LMC bersama para pemangku kepentingan industri pers, baru-baru ini,” ungkap Suwarjono, Pemimpin Redaksi Suara.com yang juga adalah salah satu inisiator Local Media Community.
Penyusunan sikap resmi LMC berakar pada rangkaian roadshow diskusi di Pekanbaru (mewakili kawasan Sumatra), Makassar (mewakili kawasan Indonesia Timur), dan Surabaya (mewakili kawasan Jawa). Adapun para peserta yang hadir datang antara lain dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, serta Bali.
Rangkaian roadshow mengonfirmasi bahwa media lokal di daerah menghadapi pergeseran lanskap audiens yang signifikan. Lalu lintas rujukan organik dari mesin pencari konvensional mengalami fluktuasi tajam, sementara konsumsi informasi Gen Z semakin terakumulasi pada platform video pendek dan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.
Sementara di sisi lain, adopsi program pendampingan teknologi seperti Google News Initiative (GNI) terbukti mampu mendorong pertumbuhan kinerja media. Program Project Sigma Indonesia: Gen Z & Berita yang melibatkan 10 newsroom di Jakarta dan Surabaya misalnya, berhasil mencatatkan peningkatan audiens muda hingga 1,5 kali lipat. Sementara itu, program Revenue Growth Lab Indonesia pada 12 penerbit dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Timur mencatatkan lonjakan pendapatan iklan digital sebesar 18% dan pertumbuhan kunjungan pengguna hingga 47%.
Kendati inovasi teknologi menawarkan peluang efisiensi, intervensi regulasi yang kaku seperti usulan awal RUU Hak Cipta dinilai berpotensi menimbulkan hambatan baru yang mengancam stabilitas bisnis penerbit lokal.
“Dari diskusi kami di tiga kota bersama seratusan pemimpin media perwakilan dari belasan provinsi kemarin, memang mengemuka kekhawatiran itu. Bahwa sementara kita harus menghadapi tantangan dari perubahan lanskap, termasuk audiens yang pindah ke medsos, adanya regulasi hak cipta ini jangan-jangan malah memunculkan kesulitan baru,” kata Suwarjono.
Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirancang oleh Kementerian Hukum RI sebagai langkah intervensi struktural untuk memberikan kepastian hukum atas produk jurnalistik sebagai objek Kekayaan Intelektual (HKI). Secara doktrinal, regulasi hak cipta mengategorikan fakta murni (bare facts) sebagai wilayah publik yang tidak dapat dihakciptakan, di mana pelindungan hukum hanya melekat pada bentuk ekspresi faktual.
Pada dasarnya, amandemen UU Hak Cipta berupaya memperluas batas ini dengan memasukkan “karya jurnalistik” sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Draf amandemen UU memperkenalkan struktur pelindungan ganda (dual-layer protection structure) yang memisahkan hak moral dan hak cipta jurnalis sebagai individu, dengan hak ekonomi yang dialihkan kepada perusahaan pers.
Hanya saja, meski draf amandemen menawarkan penguatan posisi hukum, LMC menilai terdapat ketidaksesuaian mendasar antara asumsi regulasi dan kondisi objektif kapasitas operasional media lokal.
Berdasarkan konsolidasi pandangan dalam roadshow di tiga kota, LMC secara resmi telah menyusun aspirasi sekaligus masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum RI. Pandangan LMC ini berfokus pada lima domain (hal) utama yang memicu kekhawatiran para pelaku industri media daerah.(*)
Tim
