Singaraja, koranbuleleng.com | Tim Advokasi dari pasangan perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya berancang-ancang akan mengajukan gugatan ke PTTUN apabila gugatan mereka dalam penyelesaian musyawarah sengketa di Panwaslih Buleleng ditolak.
Panwaslih Kabupaten Buleleng menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017 antara pemohon dari tim advokasi pasangan perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya atau paket Surya serta termohon KPU Buleleng, Kamis 27 Oktober 2016. Sidang dipimpin oleh 3 pimpinan musyawarah, Putu Sugi Ardana dan Ketut Aryani dari Panwaslih Buleleng serta Wayan Juana dari kalangan profesi yang juga mantan komisioner Bawaslu Bali.
Sementara tim advokasi Surya dipimpin oleh Ketua Tim Advokasi Surya Made Sukerana. Sedangkan dari termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng, dipimpin langsung oleh Gede Suardana.
Di Bali, sidang musyawarah penyelesaian sengketa ini baru pertama kali digelar dan hanya terjadi dalam tahapan Pilkada Buleleng. Sebelumnya, dalam pilkada serentak di daerah lain di bali tidak pernah terjadi sidang musyawarah penyelesaian sengketa ini.
Musyawarah pertama mengagendakan pembacaan gugatan dari pemohon. Pemohon menyatakan keberatan dengan SK KPU Buleleng Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016 yang menetapkan soal sebaran dukungan calongan perseorangan, serta SK KPU Buleleng Nomor 125/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016 yang menetapkan bakal calon yang tak memenuhi syarat. Pemohon juga meminta agar KPU Buleleng menunda tahapan Pilbup Buleleng sampai seluruh proses gugatan selesai digelar.
Namun KPU Buleleng meminta waktu kepada pimpinan musyawarah sidang untuk menyusun jawaban atas permohonan pemohon. KPU Buleleng berjanji akan memberikan jawaban tersbeut dalam batas waktu yangmaksimal.
Pimpinan musyawarah sidang, Putu Sugi Ardana memberikan batas waktu maksimal hingga Jumat 28 Oktober 2016.
Usai persidangan, Koordinator tim advokasi Surya, Made Sukarana menyatakan jikalau permohonan mereka ditolak dalam musyawarah penyelesaian sengketa di Panwaslih Buleleng, maka pihaknya akan membawa gugatan ini ke PT-TUN serta mengancam akan menyurati Komisi II DPR RI serta KPU Bali.
“Kalau di sini ditolak, kami akan banding ke PTTUN saja. Kami akan memberitahukan Komisi II DPR RI agar datang, dan menyaksikan masalah ini,” ungkap Ketua Tim Advokasi Surya, Made Sukarana.
Tim Advokasi Surya sangat keberatan terhadap kinerja KPU Buleleng saat melakukan verifikasi faktual. Surya masih ngotot tidak menerima ketika KPU tidak mendatangi warga pendukung Surya ke masing-masing rumahnya untuk melkaukan verifikasi.
“Dalam aturan sudah jelas disebutkan, bahwa PPS wajib melakukan verfak terhadap jumlah dukungan yang sudah lolos administrasi dengan cara mendatangi orang orang, kalau memang tidak bertemu baru dikoordinasi dengan pihak tim penghubung untuk mengumpulkan pendukung. Tapi yang terjadi kan berbeda. Kalau pendukung tidak hadir langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat kan itu yang jadi masalah,” terangnya.
Sementara itu Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana berjanji akan segera melengkapi jawaban atas permohonan pemohon. KPU Buleleng juga telah berkoordinasi dengan KPU Rid an KPU Bali terkait dengan bantuan hukum atas proses musyawarah sengketa ini.
“Saat ini kami masih menungu bantuan hukum dari KPU RI dan KPU Bali. Kami sudah berkoordnasi terkait hal itu, dan kami menunggu bantuan hukum tersebut,”jelas Suardana.
Terkait dengan keberatan tim advokasi Surya tentang verifikasi faktual, KPU Buleleng sudah bekerja dengan asas profesional, mandiri, dan bertanggungjawab. “Jadi kami memahami secara utuh langkah yang dilakukan KPU dalam proses verifikasi faktual, tentu ini sesuai dengan PKPU 9/2016,” tegas Suardana.
Musyawarah penyelesaian sengketa akan kembali digelar Jumat 28 Oktober 2016 pukul 13.00 wita di ruang pertemuan sekretariat Panawaslih Buleleng dengan agenda jawaban termoho0n atas gugatan Pemohon. |RM|
