Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembangunan dua gedung baru RSUD Kabupaten Buleleng mulai berjalan pada 2027 dengan kebutuhan anggaran sementara sekitar Rp200 miliar. Proyek ini menyasar penguatan layanan kegawatdaruratan ibu dan bayi, instalasi bedah sentral (IBS), serta stroke center untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan antrean operasi pasien.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, proyek tersebut kini memasuki tahap pelelangan manajemen konstruksi (MK). Tahapan ini menjadi dasar penyusunan master plan sebelum pemerintah melanjutkan proses lelang pekerjaan fisik.
“Dari progres sekarang dari segi perencanaannya kita putuskan bulan ini, manajemen konstruksinya. Nanti setelah manajemen konstruksi baru membuat perencanaan master plan-nya, mungkin di Desember selesai. Baru kita mengadakan lelang,” ujar Sutjidra, Senin, 19 Oktober 2026.
Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan fisik dimulai pada awal 2027. Namun, besaran anggaran final masih menunggu hasil evaluasi perencanaan dan perhitungan kebutuhan konstruksi berdasarkan perkembangan harga material.
“Sekarang kita belum tahu detail, secara gelondongan itu di sekitar 200 Miliar, kemungkinan bisa berkurang. Tergantung fluktuasi harga-harga terkini,” kata dia.
Pembangunan tersebut dirancang dalam dua gedung yang saling terintegrasi. Gedung pertama diperuntukkan bagi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK), sedangkan gedung kedua menampung IBS dan stroke center.
Sutjidra menjelaskan, kedua gedung dirancang hingga empat lantai untuk memaksimalkan lahan rumah sakit yang memiliki kontur bertingkat. Keterbatasan ruang menjadi pertimbangan pemerintah membangun fasilitas secara vertikal.
“Jadi pembangunan yang namanya gedung Ponek. Ponek itu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif dan pelayanan IBS yang terpadu dengan stroke center-nya,” ujarnya.
Selain memperkuat layanan kegawatdaruratan ibu dan bayi serta penanganan stroke, proyek ini mencakup penambahan ruang rawat inap dan tempat tidur pasien. Fasilitas neonatal intensive care unit (NICU) juga direncanakan untuk menunjang perawatan intensif bayi baru lahir.
Sutjidra menyebut penambahan kapasitas tempat tidur mencapai puluhan unit. Rancangan fasilitas mencakup 20 tempat tidur NICU dan 24 tempat tidur untuk pelayanan perawatan lainnya sesuai standar kementerian.
Pengembangan fasilitas RSUD Buleleng menjadi salah satu upaya mengatasi keterbatasan kapasitas pelayanan, terutama pada instalasi bedah sentral. Sutjidra mengungkapkan, pasien yang membutuhkan operasi terjadwal masih harus menunggu hingga satu atau dua bulan untuk mendapatkan jadwal tindakan.
“Yang sekarang ini yang masalahkan memang IBS, banyak antrean dari masyarakat, sebulan atau dua bulan baru dapat jadwal untuk operasi yang terjadwal. Ini yang dari dulu yang menjadi masalah di RSUD karena IBS yang sekarang ada itu sudah tidak memadai lagi,” katanya.
Penambahan fasilitas operasi dan ruang rawat inap diharapkan mengurangi beban layanan yang tersedia saat ini sekaligus memperluas kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Sutjidra menyatakan tenaga medis untuk pelayanan yang direncanakan saat ini masih tercukupi. Meski demikian, kesiapan tenaga kesehatan tetap menjadi perhatian agar pengembangan infrastruktur berjalan seimbang dengan kemampuan pelayanan.
Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan selama konstruksi, manajemen RSUD Buleleng telah merelokasi sejumlah layanan ke lokasi sementara.
“Dari manajemen rumah sakit sudah merelokasi untuk pelayanan sementara dari apa yang disampaikan oleh Direktur, mudah-mudahan ini tidak mengganggu pelayanan secara umum di RSUD Buleleng,” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, pembangunan RSUD perlu dipercepat dengan perencanaan matang karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD menyetujui anggaran sekitar Rp200 miliar melalui skema tahun jamak atau multiyears.
“Melihat dari kebutuhan pelayanan di rumah sakit kita yang tipe B ini, memang betul-betul apa yang sesuai dengan DED ini perlu direncanakan dengan matang, dipercepat dan terwujud. DPRD semua menyetujui dengan anggaran 200 miliar tahun jamak,” ujarnya.
Skema tahun jamak dipilih karena durasi pembangunan diperkirakan mencapai 12 bulan atau lebih, sehingga pelaksanaannya berpotensi melampaui satu tahun anggaran. Pemerintah daerah perlu menyiapkan dasar hukum melalui peraturan daerah (perda) untuk mengatur pembiayaan lintas tahun tersebut.
Arya mengatakan, DPRD juga telah mempertimbangkan skema pembayaran dan berkomunikasi dengan perangkat daerah terkait mengenai kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Kita sudah memikirkan skema pembayaran, sudah menanyakan dengan BKD, semua aman. Oleh karena itu, sesuai dengan janji Bupati bahwa masalah kesehatan inilah prioritas utama, termasuk juga pendidikan,” kata dia.
Meski mendukung pembangunan, DPRD mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian gedung. Ketersediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan harus dipastikan sebelum fasilitas baru beroperasi.
“Ketika rampung di 2028, tidak lagi bangunan berdiri tapi alkes tidak ada. Apalagi nakes, kan begitu. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah Kabupaten Buleleng nantinya bagaimana menyetting anggaran,” kata dia.
Kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar saat ini mencakup pembangunan gedung dan fasilitas kamar operasi, tetapi belum memasukkan seluruh kebutuhan alat kesehatan. Pemenuhan peralatan medis menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu disiapkan agar gedung baru dapat berfungsi optimal setelah pembangunan selesai.
Arya mengungkapkan, Bupati Buleleng telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan anggaran hampir Rp50 miliar bagi pengadaan alat kesehatan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan operasional RSUD Buleleng. Namun, DPRD juga meminta pemerintah daerah menyiapkan alternatif pembiayaan apabila bantuan dari pemerintah pusat tidak terealisasi.
“Tapi andaikan memang kan situasi pemerintah pusat juga kita tahu kan, andai kata tidak, pasti ada terobosan-terobosan mungkin infrastruktur atau memang alokasi anggaran-anggaran yang berbeda kita pangkas untuk kepentingan itu,” ujarnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
