Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan membongkar lapak permanen pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar dan badan jalan kawasan Jalan Tasbih. Keberadaan bangunan tersebut dinilai menghambat normalisasi drainase sekaligus mengganggu fungsi fasilitas publik.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan penertiban dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait kondisi kawasan Jalan Tasbih dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya. Selain mengganggu akses pejalan kaki dan pengguna jalan, lapak yang menutup saluran air turut menyulitkan pekerjaan infrastruktur.
“Kami tertibkan dan bersihkan karena kondisinya sudah kumuh, menimbulkan bau tidak sedap, dan di sana juga terjadi banjir. Trotoar seharusnya bisa digunakan pejalan kaki, bukan dipakai untuk berjualan sepanjang waktu,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Penataan tidak hanya menyasar Jalan Tasbih, tetapi juga Jalan Anggrek, Angsoka, Angsana, dan Wijayakusuma. Sejumlah pedagang diketahui memanfaatkan trotoar hingga badan jalan untuk berjualan selama 24 jam. Bahkan, beberapa di antaranya mendirikan lapak permanen lengkap dengan atap.
Sutjidra menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghilangkan mata pencaharian pedagang. Pemkab tetap memberikan ruang bagi PKL, tetapi lokasi dan waktu berjualan akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Dalam rancangan pengaturan awal, aktivitas perdagangan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi berlangsung pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, sedangkan sesi sore hingga malam dimulai pukul 17.00 hingga 24.00 WITA. Pengaturan tersebut turut mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa terhadap tempat makan pada malam hari.
“Kami tidak melarang, tetapi menata. Ada ruas jalan yang memang diperuntukkan bagi PKL, tetapi bukan berarti bisa digunakan 24 jam. Nanti akan diatur melalui Perbup,” jelasnya.
Terhadap pedagang yang mendirikan bangunan permanen hingga menggunakan badan jalan, Pemkab meminta pembongkaran dilakukan secara mandiri. Jika tidak diindahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan turun melakukan pembongkaran.
Penertiban tersebut berkaitan dengan percepatan pekerjaan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng. Pemkab menargetkan pengerjaan pada ruas tersebut rampung paling lambat 17 Desember.
“Kami sudah minta Satpol PP menindaklanjuti penertiban. Saluran harus dikeruk, dibersihkan, dan dikembalikan ukurannya seperti semula agar aliran air lancar dan tidak lagi menimbulkan banjir,” tegasnya.
Untuk penanganan drainase, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran Rp1,912 miliar pada lima ruas jalan di Kecamatan Buleleng. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan di Jalan Tasbih, Angsana, Anggrek, Kemuning, dan Wijayakusuma.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
