Singaraja, koranbuleleng.com | Keterbatasan kapasitas pelayanan RSUD Buleleng menyebabkan sekitar 11 ribu pasien setiap tahun harus dirujuk ke rumah sakit di Denpasar. Kondisi ini terjadi karena rumah sakit rujukan terbesar di Bali Utara tersebut belum memiliki kapasitas tempat tidur, peralatan medis, dan kompetensi dokter spesialis yang memadai untuk menangani seluruh kebutuhan pasien.
Direktur RSUD Buleleng, dr. I Ketut Suteja Wibawa mengungkapkan, rumah sakit rata-rata menerima 85 ribu pasien rujukan setiap tahun. Pasien tersebut berasal dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit lain di Buleleng, termasuk dari Kabupaten Karangasem dan Jembrana.
Dari total pasien tersebut, sekitar 12,96 persen atau setara 11 ribu pasien belum dapat ditangani sehingga harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit wilayah Denpasar.
“Karena status RSUD Buleleng sebagai tipe B, maka rumah sakit lain di Buleleng termasuk dari Karangasem dan Jembrana juga merujuk ke kami. Tapi tidak bisa kami tangani semuanya, karena memang keterbatasan kapasitas tempat tidur, utamanya tempat tidur untuk layanan intensif,” jelas Suteja, Rabu, 11 November 2026.
Keterbatasan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan tempat tidur. RSUD Buleleng juga belum memiliki sejumlah peralatan kesehatan untuk menangani kasus tertentu. Di sisi lain, ketersediaan dokter dengan kompetensi khusus masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan medis secara optimal.
“Ada juga beberapa kompetensi dokter yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya pasien-pasien ini terpaksa kami rujuk ke Denpasar,” tambahnya.
Persoalan kapasitas pelayanan ini menjadi salah satu alasan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, tetap mendorong revitalisasi RSUD Buleleng melalui rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke Bank BPD Bali.
Sutjidra menyebut, setiap hari terdapat sekitar 25 pasien yang membutuhkan layanan gawat darurat, tetapi belum dapat terlayani di RSUD Buleleng. Menurutnya, peningkatan fasilitas dan kemampuan rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terus bergantung pada rumah sakit di luar daerah.
“Kita ini rumah sakit tipe B satu-satunya di utara, tetapi sarana dan prasarananya belum memenuhi. Artinya, kapasitas dan alat kesehatannya harus ditingkatkan,” ujar Sutjidra.
Selain pembenahan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan, Pemkab Buleleng juga mendorong peningkatan kompetensi dokter spesialis hingga jenjang subspesialis. Beberapa bidang yang menjadi perhatian yakni layanan ginjal, pencernaan, dan geriatria atau penanganan pasien lanjut usia.
Sutjidra mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Buleleng agar dokter spesialis menandatangani pakta integritas untuk meningkatkan kompetensi masing-masing.
“Contohnya layanan geriatria untuk lansia. Ini penting, supaya ke depan yang lansia tidak dipingpong, bahkan sampai dirujuk ke Sanglah (RSUP Prof. Ngoerah),” katanya.
Untuk mendukung revitalisasi, Pemkab Buleleng juga menyebut telah mendapatkan janji dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk peningkatan layanan poliklinik dan medical check-up di RSUD Buleleng.
Namun, rencana pinjaman daerah Rp200 miliar tersebut sebelumnya mendapat keberatan dari Fraksi Gerindra DPRD Buleleng. Dalam rapat internal DPRD pada Rabu (28/10), Wakil Ketua III DPRD Buleleng, I Kadek Widana, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran.
Politisi Partai Gerindra itu menilai pembenahan fasilitas dan tenaga kesehatan di RSUD Tangguwisia serta RSUD Giri Emas juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan seharusnya turut menjangkau masyarakat di wilayah barat maupun timur Buleleng.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
