Singaraja, koranbuleleng.com | Sebanyak 2.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Buleleng masih menunggu kepastian peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng belum memperoleh kepastian mekanisme pengangkatan maupun skema penggajian dari pemerintah pusat.
Persoalan bukan hanya menyangkut perubahan status kepegawaian. Kepastian pihak yang akan menanggung gaji ribuan pegawai tersebut juga masih menjadi tanda tanya, apakah tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dialihkan ke pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dan kebijakan pemerintah pusat. Sejauh ini, pemerintah pusat baru meminta pendataan jumlah PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu, termasuk besaran gaji masing-masing kategori.
Pemkab Buleleng telah menyerahkan data tersebut sekitar dua minggu lalu. Namun, penyerahan data itu belum berlanjut pada keputusan mengenai mekanisme peningkatan status maupun pembiayaan penggajian.
“Yang diminta oleh pusat itu adalah data berapa jumlah pegawai PPPK Paruh Waktu dan berapa jumlah pegawai PPPK Penuh Waktu. Kedua, berapa jumlah gajinya, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Baru tahapan di situ,” ujar Suyasa, Rabu, 11 November 2026.
Salah satu persoalan yang masih menunggu keputusan adalah kemungkinan pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Skema tersebut belum memiliki kepastian, termasuk apakah seluruh beban penggajian akan ditanggung pusat atau tetap menjadi tanggung jawab daerah.
“Apakah jadi ditarik menjadi pusat, lalu sampai tingkat penggajiannya, atau bagaimana, belum sampai sana,” katanya.
Suyasa menyebut tenaga guru dan tenaga kesehatan termasuk kelompok pegawai yang masuk dalam pembahasan wacana peningkatan status PPPK Paruh Waktu. Meski demikian, Pemkab Buleleng belum bisa memastikan waktu realisasi maupun mekanisme pengalihannya.
“Ini dinamis saja. Kami mengikuti kebijakan pusat seperti apa, ya kita ikuti,” tutup dia.
Berdasarkan data Pemkab Buleleng, terdapat 2.231 PPPK Paruh Waktu dan 7.638 PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemerintah daerah. Kedua kelompok tersebut telah masuk dalam pendataan yang diminta pemerintah pusat.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng juga mengusulkan tambahan 400 formasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Namun, usulan formasi tersebut tidak berkaitan langsung dengan rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Suyasa menegaskan, pengajuan 400 formasi itu merupakan usulan tersendiri berdasarkan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Buleleng.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
