Gunakan Trotoar dan Badan Jalan, Dua Pengusaha Rongsokan Ditegur Satpol PP

Singaraja, koranbuleleng.com | Aktivitas usaha rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, mendapat teguran Satpol PP Buleleng. Praktik tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum dan fungsi fasilitas publik.

Teguran diberikan setelah Satpol PP Buleleng menemukan dua pengusaha menggunakan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas usahanya. Pemeriksaan dipimpin langsung Kasatpol PP Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, bersama jajarannya pada Kamis, 12 November 2026, menindaklanjuti laporan masyarakat.

- Advertisement -

Dua pengusaha yang ditemukan melakukan pelanggaran yakni Anis Abdullah Baslum dan Husen. Anis diketahui menggunakan badan jalan untuk memarkir kendaraan sekaligus melakukan bongkar muat. Sementara Husen menempatkan barang-barang rongsokan di atas trotoar.

Kasatpol PP Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono mengatakan, penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan usaha tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan adanya aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum. Ada kendaraan yang melakukan bongkar muat di badan jalan dan barang rongsokan yang ditempatkan di trotoar,” ujarnya.

Satpol PP kemudian meminta kedua pengusaha menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan daerah. Mereka juga diminta melengkapi dokumen perizinan usaha serta menghentikan aktivitas yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, maupun badan jalan.

- Advertisement -

“Pengusaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk melengkapi perizinan dan tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan untuk aktivitas usaha,” tegasnya.

Satpol PP Buleleng memberikan waktu pengawasan selama tujuh hari kerja untuk memastikan kedua pengusaha menjalankan komitmen tersebut. Jika masih ditemukan pelanggaran, petugas akan melanjutkan penindakan melalui penerbitan Surat Peringatan (SP) 1.

“Selama tujuh hari kerja akan kami lakukan pengawasan. Jika masih ditemukan pelanggaran atau tidak mematuhi surat pernyataan, akan kami tindak lanjuti dengan pemberian SP 1,” kata dia.(*)

Pewarta: Kadek Yoga Sariada

Komentar

Artikel Terkait

spot_img

Berita Terbaru