Singaraja, koranbuleleng.com | Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng yang terindikasi positif narkoba terancam sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan. Saat ini, nasib 13 pegawai masih menunggu pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), setelah satu tenaga kerja di RSUD Buleleng lebih dulu diberhentikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, menyebutkan total terdapat 14 pegawai Pemkab Buleleng yang terindikasi positif narkoba. Temuan tersebut berasal dari hasil tes urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dalam kegiatan deteksi dini selama September hingga Oktober 2026.
Dari total temuan tersebut, lima berkas pegawai telah diajukan ke Bapek untuk dibahas terkait pemberian sanksi. Sementara berkas lainnya masih dianalisis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebelum diteruskan ke Bapek.
“Yang tahap satu baru lima orang yang diajukan. Kemudian ada temuan lagi. Sisanya masih dianalisis untuk dibahas di Bapek, mungkin minggu depan,” ujar Suyasa, Kamis, 12 November 2026.
Di luar proses pemeriksaan kepegawaian tersebut, satu tenaga kerja di RSUD Buleleng telah diberhentikan oleh direktur rumah sakit. Tenaga tersebut bekerja berdasarkan perjanjian kerja sama atau MOU, sehingga bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemberhentian dapat dilakukan langsung melalui kewenangan pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng. Sementara pegawai berstatus PNS dan PPPK harus menjalani mekanisme disiplin kepegawaian sebelum keputusan sanksi ditetapkan.
Suyasa mengatakan, Bapek akan mempelajari posisi kasus masing-masing pegawai untuk menentukan bentuk pembinaan maupun sanksi yang sesuai. Penanganannya tidak serta-merta disamakan karena hasil tes urine dalam kegiatan deteksi dini BNNK perlu dibedakan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang telah ditangani aparat penegak hukum.
Bentuk penanganan yang dapat diberikan meliputi rehabilitasi, teguran hingga hukuman disiplin kepegawaian. Untuk sanksi disiplin, tingkatannya dapat berupa penurunan pangkat, pencopotan jabatan hingga penundaan kenaikan gaji.
“Belum bisa dibicarakan keputusan apa yang akan dijatuhkan. Nanti Bapek yang membahas, karena harus dilihat kasus posisinya masing-masing,” ujarnya.
Suyasa menambahkan, pegawai yang terindikasi positif narkoba tidak hanya ditemukan di RSUD Buleleng. Hasil deteksi dini BNNK juga menemukan indikasi serupa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
