Singaraja, koranbuleleng.com| Persoalan infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan masih mendominasi usulan dari masyarakat, saat anggota DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan Reses 4 – 7 Juli 2018 lalu. Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat itu nantinya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran untuk diteruskan kepada Bappeda Litbang Buleleng.
Kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Buleleng selama 4 hari itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Buleleng. Seluruh anggota Dewan turun ke masing-masing konstituennya di setiap Desa dan menyerap aspirasi terkait dengan persoalan yang dihadapi.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna menjelaskan, walaupun telah usai dilakukan, namun Dewan belum selesai merampungkan seluruh aspirasi yang telah ditampung. Namun dari komunikasi yang dilakukan, persoalan infrastruktur masih mendominasi dalam usulan. Mulai dari perbaikan jalan Desa, hingga perbaikan sarana dan prasarana Desa.
Menurutnya, sebagian besar usulan dibidang infrastruktur yang disampaikan sebenarnya bisa diselesaikan dengan Dana Desa. Sehingga Dewan yang juga sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintahan pun memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Namun demikian, ada beberapa usulan yang disampaikan ada usulan bidang infrastruktur di pedesaan yang tidak bisa tercover oleh dana desa lantaran membutuhkan anggaran yang besar, seperti program revitalisasi pasar, jaringan irigasi hingga persoalan air bersih yang membutuhkan anggaran besar. Usulan inilah yang ditampung untuk dituangkan dalam pokok-pokok pikiran.
“Kalau urusan jalan desa memang sudah jarang membawa ke Kabupaten. Karena kami sudah memberikan pemahaman bahwa persoalan itu sudah bisa diselesaikan lewat ADD dan Dana Desa,” Jelasnya.
Selain usulan dibidang infrastruktur, usulan lain yang juga disampaikan menyangkut tentang masalah kesehatan dan pendidikan.
Dibidang kesehatan, Supriatna mencontohkan bahwasanya hingga kini masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sementara dalam Bidang pendidikan, banyak masyarakat di Buleleng menyampaikan keluhan terkait dengan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan system yang diberlakukan sekarang ini.
“Apa yang disampaikan masyarakat kami akan saring kemudian akan kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Buleleng. Nantinya ini yang akan kita sampaikan ke Bappeda Litbang. Pasti akan kita kawal melalui masing-masing Komisi, melalui kegiatan RDP, untuk memastikan apakah usulan itu sudah masuk dalam RKPD,” tegasnya. |RM|
