Singaraja, koranbuleleng.com| Realisasi dana Hibah Bansos tahin 2018 masih terbilang sangat kecil. Padahal saat ini sudah memasuki penghujung tahun 2018. Dati total dana hibah bansos sebesar Rp71 miliar lebih, saat ini yang telah terealisasi baru sebesar 37,7 persen.
Berdasarkan data pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, dana hibah bansos untuk tahun 2018 yakni sebesar Rp71.129.275.000.
Sementara hingga 3 September 2018, jumlah dana hibah bansos yang telah terealisasi ke masyarakat mencapai Rp26.886.775.000 atau sekitar 37,7 persen.
Disisi lain, dari total dana hibah bansos itu, sebagian besar diantaranya difasilitasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Dimana masing-masing anggota Dewan mendapatkan jatah bansos sebesar Rp1 Miliar, sejingga junlah keseluruhan bansos yang difasilitasi Dewan sebesar Rp45 Miliar. Walaupun demikian, masih ada beberapa anggota Dewan yang bansosnya direalisasikan.
Salah satunya adalah Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Gede Wisnaya Wisna. Dari jatah yang didapatkan, belum sepeserpun bansos Anggota Dewan dari Fraksi Partai Hanura ini terealisasi kepada masyarakat.
Padahal, dari sekian banyak proposal yang diajukan, sebagian besarnya diperuntukkan untuk pembangunan fisik.
Sehingga muncul kekhawatiran jika terjadi keterlambatan pencairan, akan berpengaruh pada pelaksanaan program oleh penerima bansos tersebut.
“Karena ada yang sifatnya bangunan fisik, jangan sampai penerima hibah itu kewalahan dalam melaksanakan realisasi hibah itu. Jangan sampai menjadi persoalan bagi mereka. Kalau masih ada waktu empat bulan masih memungkinkan. Tapi kalau sisa waktu Cuma satu bulan kan ini masyarakat yang kasian,” jelasnya.
Menurutnya, tertundanya realisasi dana hibah bansos ini terjadi karena ribetnya birokrasi dalam proses pencairan. Terutama persoalan tandatangan yang harus dicari masyarakat penerima bansos terhadap beberapa pejabat terkait.
“Kami sudah pernah tanyakan, dan harus menjadi perhatian bagi eksekutif, karena terlalu rumitnya proses pencairan dana hibah. Karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani pejabat, justru mereka sedang tidak ada ditempat. Jadi, dokumen ini harus menunggu mereka, jadi semuanya jadi tertunda,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Bimantara membenarnya realisasi hibah bansos belum terealisasi sepenuhnya. Menurutnya, konsisi itu terjadi karena memang masyarakat penerima lambat dalam proses pengurusan terutama soal melengkapi dokumen permohonan. Terkait dengan bansos yang akan diperuntukkan untuk pembangunan fisik, Ia mengaku tidak menjadi masalah.
“Sebenarnya tidak ada kendala, kemungkinan yang ngurusnya ini tidak cepat soal dokumennya. Biasanya menjelang akhir ngebut untuk memprosesnya. Masalah fisik sebenanya tidak ada masalah, sepanjang sudah dianggarkan. Artinya mereka mengerjakan, bayarnya belakangan itu tidak masalah,” Tegasnya. |RM|
