Singaraja | Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali diterjang banjir, Jumat (12/2) sejak sore hari. Banjir terjadi dikawasan banjar Dinas Loka Segara dan menurut warga sudah sering terjadi bahkan nyaris setiap tahun. Banjir kiriman ini berasal dari wilayah perbukitan di wilayah selatan.
Bahkan banjir kali ini tergolong cukup deras dan membawa material lumpur serta batu kerikil. Diduga, Banjir ini terjadi karena adanya pendangkalan sungai yang mengalir ke wilayah dusun ini, serta tidak adanya sodetan dan drainese untuk jalur air ketika terjadi hujan deras yang memicu aliran sungai cukup deras.
Kondisi yang terjadi setiap tahun ini membuat warga menjadi putus asa karena merasa pemerintah tidak mau memberikan solusi terhadap bencana tahunan seperti ini.
Karena kekesalann itu, Warga Desa Pemnuteran bahkan membuat meme yang menyindir pemerintah Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali maupun Pemerintah Pusat. Meme ini disebar di grup-grup sosial media dan wall pribadi. Salah satu aksi warga yang di posting di grup sosial media yakni aksi warga yang melakukan snorkeling di tengah aliran banjir. Mereka menyindir pemerintah dengan menyatakan bahwa di Pemuteran kini ada destinas wisata snorkeling baru yakni destinasi banjir.
Putu Hendra Prayoga, warga setempat mengaku banijir tahunan ini tidak pernah ada solusinya, padahal dari warga dan aparatur desa sudah sering mengajukan keluhan ini kepada pemerintah.
Warga Desa Pemuteran merasa bencan banjir yang terjadi setiap tahun dampaknya cukup buruk. Dari sisi ekonomi pariwisata, dikhawatirkan akan membuat kunjungan wisatawan menurun, dari sisi lingkungan lumpur dan kerikil ini mengalir ke wilayah pantai dan perairan laut yng sangat berpotensi merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya.
“Kami warga bisa saja sabar. Tapi turis-turis itu apa bisa? Kalau terus-terusan begini, kami khawatir Pemuteran ini sepi, nggak ada turis yang kesini lagi. Kalau sudah sepi, dampaknya bisa lebih luas lagi. Bukan warga sini saja yang rugi, pemerintah pun nanti rugi nggak ada yang bisa bayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu Camat Gerokgak Putu Ariadi Pribadi mengakui banjir terjadi akibat kiriman dari daerah hulu. Air yang begitu besar dari daerah hulu tidak sepadan dengan kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dantanpa sodetan. “Sementara sodetan juga tidak ada, sistem drainase juga tidak ada,” ujar Ariadi Pribadi.
Terkait dengan penanganan juga menjadi hambatan bagi aparatur terbawah. Pasalnya, pembuatan sodetan dan perbaikan atau normalisasi sungai adalah kewenangan dari Balai Wilayah Sungai, lalu terkait dengan sistsem drainse juga menjadi kewenangan pihak Balai Pengelola Jalan Nasional. Kedua balai itu merupakan institusi yang berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sementara Pemerintha daerah yang punya wilayah justru tidak mempunyai kewenangan apapun. Pemerintah daerah hanya bisa mengkoordinasikan ke balai, dan tak bisa gegabah mengeluarkan anggaran untuk pembuatan sodetan serta drainase di tepi jalan nasional. “Kalau kabupaten yang mengeluarkan uang untuk perbaikan seperti ini justru salah besar, bisa jadi temuan BPK bahkan dianggap korupsi,” ujar Ariadi y ang juga alumnus STPDN.
Saat ini, sejumlah alat berat sudah disiagakan untuk membersihkan lumpur yang menumpuk di jalaur nasional ini.|NP|
